alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

BNPP Mulai Godok Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan 2022

Undang Kementerian/Lembaga & Pemda Perbatasan

18 Desember 2020, 01: 35: 25 WIB | editor : Perdana

Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan 2020.

Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan 2020.

Share this      

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tengah menggodok rencana aksi pembangunan perbatasan yang akan dilaksanakan pada 2022 mendatang.

Untuk itu, BNPP mengundang kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga anggota BNPP serta 14 pemerintah provinsi perbatasan dan 15 pemerintah kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan 2020 melalui Zoom, Kamis (17/12). 

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, rakor ini merupakan kegiatan awal untuk menyongsong musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, provinsi, serta nasional pada 2021.

"Kegiatan ini merupakan wadah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membahas program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga anggota BNPP di kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang sudah ditentukan pada tahun 2022," ujar Sujahar.

Rencana aksi tahun 2022 akan diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Serta Rencana Induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

"Kami akan siapkan dokumen perencanaan di setiap lokpri kecamatan sesuai dengan pembagian tahunnya. Begitu pula pada PKSN yang menjadi prioritas di 2022. Dokumen yang dibahas di akhir tahun inilah yang akan kami bawa nanti ke Musrenbang di lapangan," papar Suhajar.

Juru bicara BNPP ini menambahkan, tidak semua daftar keinginan program atau kegiatan dari kecamatan lokpri dapat diwujudkan karena keterbatasan anggaran. Yang pasti, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan lokpri tersebut adalah  yang dapat menjadi faktor penunjang utama dalam memajukan perbatasan negara.

Adapun kementerian/lembaga anggota BNPP yang ikut dalam kegiatan rakor kemarin adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Sosial.

Kemudian, ada TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara peserta dari pemerintah provinsi terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk pemerintah kabupaten/kota ada Kabupaten Aceh Besar, Batu Bara, Karimun, Sintang, Berau, Gorontalo Utara, Toli-toli, dan Kota Dumai. Ada juga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alor, Timor Tengah Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Tanimbar, Raja Ampat, dan Kota Jayapura. (*/yun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news