alexametrics
Senin, 25 Jan 2021
radarsolo
Home > Sragen
icon featured
Sragen

Usut Kasus Pasien RSUD Gagal Nyoblos, Bawaslu: Ada Unsur Pidana Pemilu

19 Desember 2020, 09: 41: 35 WIB | editor : Perdana

Bawaslu paparkan hasil temuan dugaan pelanggaran pemilu, kemarin.

Bawaslu paparkan hasil temuan dugaan pelanggaran pemilu, kemarin. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kericuhan pemungutan suara di sejumlah rumah sakit di Sragen saat pilkada Rabu (9/12) lalu berbuntut panjang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen bakal menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi terkait gagalnya sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soehadi Prijonegoro Sragen menyalurkan hak suaranya. Jika ditemukan kesengajaan, berpotensi dikenakan pidana pemilu dengan sanksi penjara 1 tahun-2 tahun.

Anggota Bawaslu Sragen Divisi SDM dan Organisasi Edy Suprapto menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti dugaan pelanggaran saat pemungutan suara. Saat pemungutan suara di rumah sakit, tidak seluruh pasien yang bisa menggunakan hak pilih terlayani. Dari enam tempat pemungutan suara (TPS) yang berdekatan, hanya ada dua TPS yang mendatangi pasien di RSUD Sragen.

”Mestinya diampu enam TPS, tapi tidak seluruhnya. Hanya beberapa pasien yang didatangi oleh petugas KPPS 3 dan KPPS 6. Sedangkan KPPS lainnya tidak datang. Lha di sini ada potensi dugaan pelanggaran pidana, administrasi dan etik. Ini yang masih kami dalami,” terang Edy, kemarin.

Edy menambahkan, dugaan pelanggaran saat pelayanan pemungutan suara ini sudah diregistrasi dan dibahas bersama tim penegak hukum terpadu (Gakkumdu). Kejadian tersebut ditengarai melanggar Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berikut dengan turunannya.

Pihaknya mempersilakan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan argumentasi atau alibi terkait persoalan tersebut. Tetapi dari Bawaslu sudah melakukan investigasi terjadinya dugaan pelanggaran. Saat ini sedang klarifikasi pihak yang terlibat, seperti dari KPPS, saksi-saksi, dan KPU.

”Dugaan-dugaan itu sedang dalam proses klarifikasi, kesimpulan setelah usai klarifikasi,” terangnya.

Dia menyampaikan, TPS yang harusnya melayani pemilih di rumah sakit, tetapi justru tidak dilakukan sesuai regulasi. Karena seharusnya pemungutan suara di rumah sakit, jika ada pasien yang sudah memiliki formulir A4 dan A5, tetap diberikan layanan mencoblos pukul 12.00 sampai selesai. Bukan hanya hingga pukul 13.00.

”Kami sudah punya data, tapi secara etik belum bisa kami uraikan saat ini,” ujar Edy.

Sebelumya, Ketua KPU Sragen Minarso melakukan klarifikasi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas melayani di RSUD itu. Minarso menyampaikan, terakhir ada lima pasien yang dirawat di RSUD dr Soehadi Prijonegoro telah menggunakan hak pilihnya.

”Sudah ada lima orang yang nyoblos kemarin,” ujar Minarso, Kamis (10/12) lalu.

Minarso tidak menampik memang ada banyak pasien yang belum terlayani. Karena saat petugas KPPS tiba di sana sekitar pukul 12.00, ada pasien yang sudah pulang.

”Selain itu, dari persiapan enam TPS yang masuk ke RSUD dr Soehadi Prijonegoro, ternyata hanya ada dua TPS yang menjalankan tugas,” ujar dia.

Seperti diketahui, pasien di sejumlah rumah sakit maupun tempat isolasi Covid-19 Technopark Sragen banyak yang protes karena gagal menyalurkan hak pilihnya. Penyebabnya mulai dari ketakutan anggota KPPS datang ke rumah sakit, hingga keterlambatan petugas. (din/adi/ria)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news