alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarsolo
Home > Boyolali
icon featured
Boyolali

Ribuan Warga Masih Abai, Denda Pelanggar Prokes Terkumpul Rp 17 Jut

22 Desember 2020, 18: 33: 40 WIB | editor : Perdana

Personel Satpol PP Boyolali menegur warga yang tak memakai masker.

Personel Satpol PP Boyolali menegur warga yang tak memakai masker. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI - Denda administrasi pelanggar protokol kesehatan (prokes) sudah diterapkan Pemkab Boyolali sejak pertengahan Agustus lalu. Hingga empat bulan sejak diterapkan, uang denda yang terkumpul dari pelanggar protokol kesehatan ini sudah mencapai Rp 17.750.000.

Kepala Seksi (Kasi) Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Boyolali Moch Supriyatin mengungkapkan, sejak diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2020 pada 19 Agustus 2020, pelanggar protokol kesehatan di Boyolali mencapai ribuan orang.

Para pelanggar pun diberikan sanksi sesuai dengan kriterianya. Ada yang diberi peringatan, teguran tertulis, sanksi kerja sosial hingga denda administrasi. “Kalau yang diberi sanksi denda berarti yang bersangkutan telah melanggar protokol kesehatan,” katanya, Selasa (22/12).

Besaran denda untuk orang atau individu yang melanggar protokol kesehatan sebesar Rp 50 ribu. Hingga saat ini, sudah ada 355 orang pelanggar protokol kesehatan yang didenda. Uang denda yang terkumpul mencapai Rp 17.750.000, dan telah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

"Jadi setiap kami menerima titipan pembayaran denda dari pelanggar, langsung kami setorkan ke kas daerah melalui bank,” ujarnya.

Supriyatin menyebut, sampai saat ini pihaknya belum mencatat penindakan sanksi denda besar bagi pelanggar protokol kesehatan dari kategori pemilik usaha. Sebagai informasi, untuk pelanggaran protokol kesehatan oleh pelaku usaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya akan lebih berat.

Yaitu teguran lisan atau tertulis, dan denda paling banyak Rp 1 juta bagi pelaku usaha angkringan, pedagang kaki lima, lapak sementara dan sejenisnya, yang masuk kategori usaha mikro dan kecil.

Kemudian, denda maksimal Rp 5 juta dikenakan bagi pelaku usaha rumah makan, restoran, kafe, usaha menengah, industri besar atau dunia usaha lainnya. Tak hanya itu, pelanggar disiplin juga bisa berupa penghentian sementara operasional usaha, bahkan pencabutan izin usaha. (wid/ria) 


(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news