alexametrics
Kamis, 28 Jan 2021
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Camat Giritontro yang Hadiri Acara Partai Disanksi Tunda Kenaikan Gaji

04 Januari 2021, 15: 01: 18 WIB | editor : Perdana

Camat Giritontro Fredy Sasono siap jalani sanksi.

Camat Giritontro Fredy Sasono siap jalani sanksi. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Kedatangan Camat Giritontro Fredy Sasono di acara konsolidasi partai politik jelang Pilkada Wongori pada 23 November 2020 lalu harus dibayar mahal. Fredy dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Sanksi tersebut sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sanksi diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Bupati Wonogiri Joko Sutopo pada 28 Desember 2020 lalu. Tertuang dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 862.3/706 Tahun 2020. Fredy dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman yang dia terima tersebut kategori sedang.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menilai hukuman penundaan gaji berkala selama satu tahun bagi Fredy sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi itu juga sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Fredy.

”Rekomendasi sanksi itu asalnya dari KASN. Namun, yang menjatuhkan hukum adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini bupati, sekaligus sebagai atasan langsung camat,” ungkap Ali.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo membenarkan sanksi yang diberikan kepada camat Giritontro itu. Surat keputusan telah dikirimkan kepada yang bersangkutan. Namun demikian, Jekek, sapaan akrab bupati, menilai secara substansi kasus tersebut menimbulkan perdebatan. Apakah Fredy memang melanggar peraturan atau tidak.

ASN yang menghadiri undangan dari organisasi resmi seharusnya tidak menjadi masalah. Apalagi acara yang didatangi adalah konsolidasi partai dan bukan acara kampanye. Selain itu, Fredy tidak mengambil peran apapun dan hanya datang saat pembukaan saja.

Saat kampanye pun seorang ASN juga bisa hadir dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Yang tidak diperbolehkan adalah keaktifannya, keterlibatan atau kontribusi ASN di dalam partai.

”Kalau hadir saja kemudian dianggap melanggar, kenapa hanya Pak Fredy saja yang hadir secara pasif dan tidak mengambil peran. Di luar sana banyak yang seperti itu,” imbuh Jekek.

Dia menanyakan regulasi atau peraturan yang dilanggar oleh Fredy yang pasif dalam acara pembukaan konsolidasi partai. Selain itu, Fredy juga tidak memakai atribut atau identitas partai dan tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap partai.

”Kalau hadir memakai identitas dan atribut partai, perlu ditanyakan netralitasnya. Kalau hadir sebagai undangan forkompimcam, sanksi itu dijatuhkan berdasarkan apa? Mohon ditunjukkan peraturan apa yang dilanggar?” kata dia dengan nada bertanya.

Pihaknya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tidak merekomendasikan hukuman atau sanksi kepada Fredy. Namun, hanya menjalankan rekomendasi dari KASN. Selain itu, dia tidak sempat berdiskusi dengan KASN. Sebab, proses rekomendasi sanksi yang diberikan hanya lewat surat.

”Maksud kami, transisi demokrasi itu jangan memperparah suatu kebijakan yang menimbulkan multitafsir, sudah ada aturan yang konkrit dan baku. Hukum itu kan memberikan sebuah kepastian, bukan menimbulkan spekulasi,” kata Jekek.

Terpisah, Camat Giritontro Fredy Sasono mengatakan telah menerima sanksi yang diberikan kepadanya. Dia mengakui kesalahannya dan siap untuk tidak mengulanginya.

”Tentu saya siap menjalani hukuman atau sanksi tersebut. Saya siap menjalaninya dengan tulus dan ikhlas,” kata Fredy. (al/adi/ria) 

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news