alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Pemprov Jateng Siapkan Langkah Antisipasi Penolakan Vaksin Covid

06 Januari 2021, 19: 46: 29 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Share this      

SEMARANG – Jelang pelaksanaan vaksinasi Covid-19, beragam hoaks juga bertebaran di tengah masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada penolakan vaksinasi Covid-19. 

“Yang menolak vaksin itu jumlahnya hanya sedikit. Hari ini (prioritas pertama vaksin) nakes. Yang menolak itu potensinya kan kalangan masyarakat. Ini akan kami sosialisasikan,” kata Ganjar usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, Rabu (6/1).

Menurut Ganjar, potensi penolakan vaksin itu biasanya karena mereka merasa tidak percaya dan juga tidak tahu. Dengan sosialisasi yang dilakukan terus menerus, diharapkan pihak yang berpotensi melakukan penolakan akan bisa mengerti. Kemudian bersedia untuk diberi vaksin. 

Apalagi nantinya tidak hanya vaksin Sinovac, tapi ada juga vaksin lain, seperti Pfizer dan Moderna. Kriteria yang pertama menjalani vaksin dari kalangan masyarakat umum adalah mereka yang berumur 18-59 tahun, tidak memiliki komorbiditas, tidak pernah Covid-19, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Saat ini, Pemprov Jateng sedang menyiapkan data terkait siapa saja penerima vaksin Covid-19. Termasuk kalangan nakes yang akan menjadi pihak awal diberi vaksin. “Mereka yang mengurusi (penanganan Covid-19) semua nakes, termasuk nakes TNI-Polri,” terang gubernur.

Untuk tahap awal ini, Jateng telah menerima 62.560 dosis vaksin Covid-19. Vaksin tersebut segera didistribusikan ke 35 kabupaten/kota di Jateng. Pemprov sedang melakukan pendataan dan pelengkapan administrasi serta pengecekan-pengecekan.

Ganjar sendiri siap menjadi penerima vaksin yang pertama. “Vaksin, aku yang pertama, iya. Disiarkan live? Sakjane percaya opo ora (sebenarnya percaya apa tidak),” ujar Ganjar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, sebagai antisipasi adanya penolakan pemberian vaksin, maka perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi. 

“Sosialisasi, edukasi yang bersifat persuasif. Jangan ada kesan dipaksa,” kata Yuli usai rapat.

Menurut dia, penolakan biasanya muncul karena perasaan ragu-ragu. Oleh karena itu, vaksin diberikan kepada tokoh publik hingga tokoh masyarakat. Tujuannya agar pihak lain yang berpotensi menolak, bisa mantap atau bersedia diberi vaksin. 

Sembari menunggu keputusan Pusat terkait pendistribusian vaksin, saat ini dinkes tengah menyiapkan rencana mekanismenya. Terlebih sejumlah kabupaten/kota telah memiliki mobil vaksin sebanyak 13 unit. 

“Kalau kabupaten/kota tidak bisa ambil sendiri, kami antar. Itu teknis saja,” tandas dia. (bay/ria)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news