alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Ganjar Sebut 2 Poin Penting Soal PPKM, Penegakan Aturan & Sosialisasi

11 Januari 2021, 15: 22: 16 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Share this      

SEMARANG - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, termasuk di 23 kota/kabupaten Jateng dimulai hari ini hingga dua pekan ke depan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan dua hal dalam terkait penegakan hukum dan aturan PPKM.

Hal pertama yang akan dilakukannya adalah penyamaan aturan penerapan Covid-19. “Kita mesti menyiapkan segala daya upaya untuk dua hal. Satu, sambil melaksanakan (penegakan), tapi sekaligus sosialisasi, karena faktanya ada perbedaan. Umpama, (soal) penutupan tempat-tempat tertentu, dari sisi waktu kan ada yang menawar,” ucap Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 di lantai 2 kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Usai rapat, Ganjar melalui sekda Jateng meminta agar antar sekda di seluruh kota dan kabupaten yang melakukan PPKM, melaporkan seluruh jam atau jadwal penutupan tempat keramaian, seperti pasar hingga mal.

“Karena ini terkait dengan penegakan hukumnya. Kepolisian itu pasti nanti perintahnya akan satu, karena kepolisian ini kan sentral, tapi kalau kita kan otonom. Nah daerah-daerah dengan lokalitasnya akan menyesuaikan, tapi pada prinsipnya harus ada pembatasan,” tutur Ganjar.

Selain itu, dibahas pula mengenai penerapan sanksi bagi warga yang tak disiplin protokol kesehatan. Salah satunya bagi yang tak mengenakan masker.

Ganjar menjelaskan, masukan ini dipertimbangkan lantaran masyarakat saat ini tampaknya mulai jengah mengenakan masker dan abai. Sehingga perlu ada efek deteren.

Di sisi lain, Ganjar juga mendengar usulan warga yang ditemuinya saat sidak ke pasar-pasar, pagi tadi. Salah seorang warga mengusulkan denda Rp 250.000 jika warga tak mengenakan masker.

“Artinya, sebenarnya rakyat dengan denda itu nampak-nampaknya akan menggunakan masker, karena takut uangnya akan hilang atau berkurang,” ucap Ganjar. 

Sebenarnya, lanjut dia, pemprov sudah punya Perda Tahun 2013. Bahkan, bagi pelanggar prokes bisa dikenai denda sampai 50 juta itu, urungan sampai 6 bulan. 

“Sehingga saya bilang itu saja diterapkan, kan itu (hukuman) maksimal,” jelasnya.

Di sisi lain, pada hari pertama PPKM, Ganjar berkeliling sambil gowes untuk memantau penerapan di masyarakat. Faktanya Ganjar masih menemukan kerumunan serta warga yang tak disiplin protokol kesehatan. (bay/ria)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news