alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Ganjar Ingatkan 12 Daerah yang Tak Ikut PPKM: Bukan Berarti Longgar

11 Januari 2021, 15: 42: 15 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai rapat penanganan Covid-19 di kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai rapat penanganan Covid-19 di kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Share this      

SEMARANG - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di 23 kabupaten/kota di Jateng dimulai hari ini (11/1). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada kota/kabupaten yang tak masuk penerapan PPKM, agar tetap waspada dan tidak melonggarkan aturan.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai rapat penanganan COVID-19 di lantai dua kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Ganjar menegaskan, instruksi ini juga telah disampaikan melalui WhatsApp Grup kepada para kepala daerah. “Saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mereka ikuti, bukan berarti longgar lho ya,” papar Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 di kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Ganjar mengatakan, dirinya telah meminta pada kepala daerah di 16 kota/kabupaten yang tak masuk SE Gubernur untuk melaksanakan PPKM untuk berasumsi bahwa PPKM dilakukan se-Jateng.

“Kita harus berasumsi seluruh Jateng itu PPKM, asumsi kita dibangun di situ. Maka tidak boleh loggar-longgar, apakah kemudian lagi musim kawinan, ya dikontrol betul,” ujarnya.

Di lain sisi, Ganjar justru lebih memperhatikan sektor industri, perdagangan, dan pasar tradisional selama PPKM. Sebab, dalam aturan PPKM Jawa-Bali, industri tak masuk dalam sektor yang dibatasi.

“Industri yang besar karena tidak tutup, maka saya minta untuk dinas perindustrian agar komunikasi dengan kabupaten/kota dan perusahaan agar mereka melakukan protokol kesehatan yang keras dan ketat dengan SOP juga yang ketat,” tegas Ganjar.

Sementara untuk pasar tradisional, Ganjar meminta pada bupati dan wali kota di daerah untuk menerapkan sistem pasar yang pernah dilakukan Kota Salatiga. Di mana kegiatan jual beli dipindah ke jalan, kemudian tiap pedagang diberikan tanda atau tempat tertentu untuk jaga jarak.

“Saya minta betul ini bantuan dari bupati/wali kota. Kann dulu pernah ada contoh seperti yang di Salatiga, kemudian di Kebumen juga ngikuti. Itu aja dilakukan lagi, kalau itu bisa dilakukan lagi menurut saya akan bisa membantu,” papar Ganjar.

Sebagai informasi, ada 23 kabupaten dan kota di Jateng yang harus memberlakukan PPKM. Daerah-daerah tersebut, yakni Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Selain itu ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya. Yakni Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. (bay/ria)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news