alexametrics
Minggu, 24 Jan 2021
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Work From Home, PNS Tak Bisa Sembarangan Keluyuran: Wajib di Rumah

13 Januari 2021, 10: 01: 15 WIB | editor : Perdana

Suasana ruang kerja di BKPPD Klaten saat penerapan WFO dan WFH.

Suasana ruang kerja di BKPPD Klaten saat penerapan WFO dan WFH. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN - Pemkab Klaten telah menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 11-25 Januari 2021. Meski bekerja dari rumah, mereka tidak bisa sembarangan keluyuran.

“Untuk mereka yang bekerja dari rumah sudah kami atur dalam surat edaran (SE) Nomor 800/ 0177/29 tentang pedoman WFH dan WFO. Kan rohnya untuk membatasi, guna pencegahan persebaran Covid-19,” jelas Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penilaian Kerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten Anggara Benny Kusumastanto.

Ada sejumlah ketentuan yang harus ditaati PNS yang melaksanakan WFH. Salah satunya waktu bekerja paling sedikit 7,5 jam dalam sehari dengan ketentuan presensi menggunakan foto yang menampilkan wajah dan badan. Menggunakan pakaian dinas lengkap serta informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya.

PNS di lingkungan Pemkab Klaten diminta mengunduh salah satu aplikasi yang bisa menampilkan tempat dan waktu foto untuk presensi tersebut. Waktu presensi pukul 07.00-07.30 untuk pagi hari. Sedangkan presensi yang kedua pada sore hari pada pukul 16.00-16.30.

“Selama WFH itu PNS harus berada di tempat tinggalnya masing-masing. Kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan maupun keselamatan harus melaporkan kepada atasan langsung. Jadi tidak bisa sembarangan keluyuran,” jelas Benny.

Benny meminta PNS selama pelaksanaan WFH tetap mengaktifkan alat komunikasinya masing-masing. Memberikan nomer telepon yang mudah dihubungi sehingga terbangun koordinasi, komunikasi horizontal, dan konsultasi kepada kepala perangkat daerah. Harapannya produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien.

PNS juga wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung. Termasuk juga menginput ke sistem e-Kinerja (Sepakat) pada hari yang sama. Kepala perangkat daerah pun diminta untuk melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem kerja ini.

“Meraka yang menjadi prioritas melaksanakan WFH ini dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pegawai. Termasuk bagaimana jarak tempat tinggal dengan tempat kerja. Begitu juga bagi pegawai saat bekerja menggunakan angkutan umum,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito menambahkan, bagi PNS yang menjalankan WFH harus benar-benar di tempat tinggal masing-masing. Jangan sampai keluyuran saat jam kerja berlangsung m, kecuali ada keperluan mendesak dengan meminta izin kepada atasan langsung.

“Untuk sanksi, akan kami lihat dulu pelaksanaan bagaimana. Nanti setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan melakukan evaluasi,” jelas Ronny.

Ronny mengungkapkan, tidak seluruh OPD bisa melaksanakan WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen. Seperti satpol PP yang harus melaksanakan penegakan aturan selama penerapan PPKM, sehingga perlu penyesuaian. (ren/ria)


(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news