alexametrics
Senin, 01 Mar 2021
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Jekek Akan Kaji Aturan Jam Malam PKL: Jangan Sampai Timbul Kegaduhan

16 Januari 2021, 15: 21: 41 WIB | editor : Perdana

Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI - Pemkab Wonogiri bakal mengkaji ketentuan baru mengenai jam operasional kuliner malam dan sejenisnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Berdasarkan SE terbaru dari Pemprov Jateng tentang Penegasan Pelaksanaan PPKM di 23 Kabupaten/Kota, di antaranya mengatur pembatasan operasional restoran dan sejenisnya baik formal ataupun informal. Jam operasional dibatasi hingga pukul 19.00, sementara layanan pesan antar masih diperbolehkan hingga pukul 21.00.

Atas hal tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, secara substansi pihaknya akan mendalaminya terlebih dahulu. "Setelah pendalaman, akan kami lakukan rapat koordinasi untuk finalisasi kebijakan untuk penyesuaian," ungkapnya.

Dia menambahkan, kajian perlu dilakukan terlibih dahulu agar efektivitas surat edaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, faktanya para pedagang kaki lima mulai melakukan persiapan menggelar lapaknya pada pukul 17.00. Satu jam kemudian mereka baru siap melayani pembeli. Apabila pada pukul 19.00 pedagang sudah diminta untuk menutup lapaknya, hal itu tidak realistis.

"Kebijakan akan kami kaji dulu. Jangan sampai menimbulkan interpretasi yang berbeda yang menimbulkan kegaduhan baru, substansi malah tidak terpenuhi," kata Jekek, sapaan akrabnya.

Terkait dengan poin lain dalam edaran dari provinsi itu, seperti arahan ditutupnya pengumpulan massa dan obyek wisata dan ditundanya hajatan yang disamaratakan di 23 kabupaten/kota, menurut Jekek, hal ini adalah ikhtiar bersama yang dilakukan.

Dia mencontohkan, acara hajatan bisa memberikan kontribusi terhadap penambahan kasus positif Covid-19. Maka, salah satu solusi atau ikhtiar yang dilakukan yakni dengan melarang kegiatan itu.

Jika semua daerah diperintahkan untuk tidak menyelenggarakan, maka masyarakat akan paham bahwa pandemi Covid-19 memang masih bahaya. Karena semua daerah dilarang. 

"Kemarin kami matur ke beliau Pak gubernur, mohon nanti ada kebijakan. Seluruh upayanya harus terkonsolidasi dan seragam. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dipersalahkan. Ini untuk membangun kesadaran kolektif warga," kata dia.

Apabila penundaan acara hajatan dilakukan serentak di semua daerah, masyarakat akan sadar dan kedisiplinan masyarakat terbentuk. Dengan begitu, masyarakat akan menyukseskan upaya pemutusan mata rantai penyebaran korona.

"Dengan serentak begitu masyarakat kaget semua, oh ternyata (melakukan hajatan) sementara ini bahaya, minimal begitu. Karena itu, hajatan kita larang di Wonogiri," urainya.

"Kalau tidak serentak, (kebijakan) yang satu akan (dianggap) pencitraan, yang satu dibully karena pemahaman masyarakat yang subyektif kan repot," imbuh Jekek.

Lebih lanjut, Jekek masih berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi seluruh kepala daerah di Jateng untuk berembuk menyamakan persepsi dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga seluruh kebijakan kepala daerah di Jateng bisa terintegrasi. 

Dengan adanya koordinasi yang konkrit yang diinisiasi dan difasilitasi oleh gubernur, dia meyakini kepala daerah bisa mempunyai kerangka pikir yang sama. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan para bupati atau wali kota bisa melahirkan kebijakan yang sama dalam menangani pandemi Covid-19. (al/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news