alexametrics
Senin, 01 Mar 2021
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Hati-Hati Hoaks Bantuan Sosial: Jangan Sembarang Isi Form di Internet

16 Januari 2021, 15: 49: 02 WIB | editor : Perdana

Distribusi bantuan pangan di Pendapa Kabupaten Sukoharjo, tahun lalu.

Distribusi bantuan pangan di Pendapa Kabupaten Sukoharjo, tahun lalu. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO - Memasuki 2021 ini, masyarakat diimbau untuk waspada dengan maraknya informasi tentang penyaluran bantuan yang beredar di dunia maya. Sebab, kini banyak kasus penipuan dan hoaks terkait, program penyaluran bantuan masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Sukoharjo Sutarmo mengakui, Januari 2021 ini banyak beredar informasi di jagat maya bahwa ada bantuan langsung tunai (BLT) UMKM atau bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM).

"Lalu, banyak yang menanyakan, apakah ada pendaftaran lagi? Namun, kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi, bahwa belum ada lagi bantuan senilai Rp 2,4 juta itu," kata Sutarmo.

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati dan pandai menyaring informasi. Jangan sampai mengisi data apapun melalui form yang disajikan di dunia maya terkait BLT UMKM atau BPUM.

"Nanti kalau ada, pemerintah kabupaten akan mengumumkan secara resmi. Jangan sampai mengisi form apapun di internet, datanya kan komplit itu yang diminta. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya adalah penipuan," katanya.

Terpisah, muncul juga penipuan sejenis yang mencatut program bantuan dari dinas sosial. Banyak informasi yang beredar di dunia maya bahwa ibu hamil dan balita mendapatkan bantuan Rp 6 juta. Namun, hal itu ditepis oleh otoritas Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukoharjo.

"Belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Pusat terkait bantuan bagi ibu hamil dan balita Rp 6 juta itu. Jadi ada atau tidak bantuan itu, kami belum tahu," kata Plt Kepala Dinsos Sukoharjo Suparmin.

Yang ada, tahun ini masih sama seperti program-program bantuan rutin yang sudah berjalan sebelumnya, seperti PKH, BPNT Sembako, dan BST. Saat ini, pemerintah masih melakukan persiapan untuk pencairannya.

"Itu pun dari pemerintah pusat masih ada revisi untuk penerimanya," ucap dia.

Menurut Suparmin, setidaknya ada 8.000 sampai 9.000 data penerima yang dihapus oleh Pemerintah Pusat. Untuk Sukoharjo, hanya sedikit yang dihapus dibanding daerah lain yang mencapai 15 ribu sampai 30 ribu data penerima. Banyak alasan sehingga datanya harus dihapus dari penerima.

"Ada yang NIK-nya invalid, ada yang ganda penerimanya. Kami masih menunggu update dari pusat," pungkasnya. (kwl/ria)


(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news