alexametrics
Jumat, 05 Mar 2021
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Duh, Bansos Pangan dari Provinsi Distop

23 Januari 2021, 10: 50: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Ilustrasi Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan bansos dari pemkab kepada warga di Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, tahun lalu.

Ilustrasi Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan bansos dari pemkab kepada warga di Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, tahun lalu. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir. Namun, sejumlah bantuan sosial (bansos) malah dipangkas. Yakni bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan jaring pengaman sosial (JP) bansos sembako. Dipastikan dua bansos tersebut tak diperpanjang tahun ini.

Pemangkasan bansos tersebut sesuai surat pemberitahuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng. Seperti diutarakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos dan P3AKB) Klaten M. Nasir, Jumat (22/1).

“Kami menindaklanjuti instruksi dari pemprov. Bantuan untuk kabupaten tidak dilanjutkan. Kami sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan ke camat,” terangnya.

Sebagai informasi, penerima bansos pangan dari provinsi di Klaten sekitar 31.000 orang. Sedangkan penerima JPS bansos sembako dari kabupaten sekitar 60.000 orang. Sementara program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsungan tunai (BLT) tetap berjalan.

“Tenang, BST masih ada. Termasuk BLT yang menggunakan dana desa. Bantuan reguler seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) juga tetap berjalan,” imbuhnya.

Nasir berharap BST dan BLT bisa dimanfaatkan dengan bijak. “Bantuan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 tetap ada, tetapi lebih ke program jaring pengaman ekonomi. Hanya saja Dinsos dan P3AKB Klaten tidak menangani program tersebut. Kewenangannya milik Bagian Perekonomian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Klaten,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Prambanan Suhardi mengaku sudah informasikan kabar tersebut ke seluruh kepala desa. Setelah menerima surat edaran (SE) dari Setda Klaten terkait penghentian bansos pangan.

“Kecamatan Prambanan ada 1.271 KK (kepala keluarga) penerimabantuan sembako dari provinsi.  Penerima bantuan sembako dari Pemkab Klaten ada 973 KK. Mereka masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemungkinan mereka bisa masuk sebagai penerima BLT dana desa,” ungkapnya. (ren/fer)

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news