alexametrics
Senin, 08 Mar 2021
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Perpanjangan PPKM, Usaha Kuliner sampai Perhotelan Galau

25 Januari 2021, 07: 30: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Gabungan Polsek Polokarto, Koramil Polokarto dan Satpol PP gelar Operasi Yustisi masker di depan Kantor KUA Kecamatan Polokarto, pekan lalu.

Gabungan Polsek Polokarto, Koramil Polokarto dan Satpol PP gelar Operasi Yustisi masker di depan Kantor KUA Kecamatan Polokarto, pekan lalu. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO - Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Sejumlah kalangan berharap pemerintah kabupaten dapat duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk kebijakan perpanjangan PPKM.

Pengelola usaha kuliner di Dompilan, Sukoharajo Abdul Syukur mengatakan, perpanjangan PPKM tidak efektif mencegah penularan virus Covid-19. Abdul mempertanyakan alasan diberlakukan lagi jika tidak efektif.

”Kalau kemarin sudah dilakukan PPKM dan ternyata tidak efektif, lalu kenapa ini harus dilakukan lagi tanpa ada solusi,” katanya, Minggu (24/1).

Abdul menyebut, tidak hanya pedagang kuliner saja yang terkena dampak PPKM. Beberapa jenis usaha perekonomian lain juga tidak sedikit yang ikut menanggung dampaknya.

”Beberapa teman yang menggeluti bisnis wedding, fotography, pelaku seni, persewaan sound system, banyak yang mengaku akibat adanya pembatasan aktivitas hampir selama 1 tahun, mereka kesulitan mencari nafkah,” paparnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo Oma Nuryanto mengatakan, industri hospitality juga terpuruk karena pandemi Covid-19. Bulan ini, okupansi hotel hanya 10-20 persen.

”Okupansinya kecil sekali, hanya cukup untuk hidup, bayar karyawan, listrik,” kata Oma, kemarin.

Menurut Oma, kalangan perhotelan sadar betul bahwa kondisi pemerintah juga sulit. Hanya saja, pihaknya berharap pemerintah bisa duduk bersama dengan para pelaku usaha perhotelan dan restoran.

”Awal pandemi 2020 lalu, kami diberi keringanan pajak selama 2 bulan. Saat ini belum. Harapannya, pemerintah bisa duduk bersama dengan kita. Ngobrol-ngobrol, bagaimana baiknya,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Budi Santoso mengatakan prinsip Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya tegak lurus apa yang menjadi ketentuan pusat dan provinsi.

”Kita tunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah usat, pemkab melaksanakan karena ini adalah untuk melindungi rakyat agar tidak terpapar virus korona,” katanya.

Budi menegaskan, terkait pelaksanaan PPKM, untuk penyadaran masyarakat lumayan efektif 95 persen lebih patuh. Hanya, penerapan protokol kesehatan perlu peningkatan.

”Sedangkan untuk penyebaran kami masih punya sisa kontak erat dan suspect, jadi belum terlihat hasilnya. Mungkin satu sampai dua minggu ke depan baru kelihatan,” tandasnya. (kwl/adi)

(rs/kwl/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news