alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

SPRI Keluhkan Vaksinasi Gotong Royong Diskriminasi: Kok Beda Merek

02 Maret 2021, 12: 31: 21 WIB | editor : Perdana

Vaksinasi kepada awak media di rumah sakit swasta pekan lalu menggunakan vaksin Sinovac.

Vaksinasi kepada awak media di rumah sakit swasta pekan lalu menggunakan vaksin Sinovac. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengizinkan vaksinasi Covid-19 gotong royong yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Lewat regulasi tersebut, pekerja bisa mendapatkan vaksin yang telah dibeli perusahaan untuk disuntikkan secara cuma-cuma kepada pekerjanya. Namun, jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah.

Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo mengeluhkan perbedaan merek tersebut. “Kok (merek vaksin) yang untuk buruh beda? Ini namanya diskriminasi,” tegas Ketua SPRI Sukoharjo Sukarno.

Baca juga: Melihat Arena Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang yang Mangkrak Belasan Tahun

Diakui dia, di kalangan buruh belum ada pembahasan tentang vaksinasi gotong royong ini. Hanya saja, SPRI Sukoharjo menyesalkan vaksinasi kepada buruh tidak dibiayai pemerintah. “Katanya vaksinasi dibiayai pemerintah. Tapi buruh kok tidak. Nanti kalau sudah ada pembahasan kami informasikan," pungkasnya.

Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, sampai saat ini baru terbit permenkes vaksinasi gotong royong, belum ada turunannya. Sehingga data jumlah buruh yang akan divaksin belum tersedia. Termasuk waktu pelaksanaan vaksinasi. 

"Vaksinasi ini (gotong royong) bagi perusahaan yang mampu dan bekerja sama antara perusahaan dan fasilitas kesehatan swasta atau nonpemerintah. Vaksinasi gotong royong dibiayai perusahaannya. Semua sasaran penerimanya tidak membayar," tegasnya. 

Mengutip pernyataan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/, pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan menganggu program vaksinasi nasional.

Secara teknis, pelayanan vaksinasi gotong royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi

Jenis vaksin gotong royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengadaan vaksin gotong royong dilakukan oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma. Perusahaan bersangkutan bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian vaksinasi gotong royong kepada fasilitas kesehatan milik swasta dan BUMN, yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha. (kwl/wa/ria)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news