alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

Minus Seribu Guru SD, Honorer Jadi Tumpuan

07 Maret 2021, 22: 00: 59 WIB | editor : Perdana

SIAP DOBEL: Guru dan kepala sekolah usai rapat kordinasi di Disdikbud Karanganyar.

SIAP DOBEL: Guru dan kepala sekolah usai rapat kordinasi di Disdikbud Karanganyar. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR - Guru sekolah dasar negeri (SDN) berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Karanganyar sampai bulan ini masih minus 1.140. Bila kondisi ini tidak segera diatasi maka akan terjadi krisis guru. Sebab, selama ini sekolah hanya mengandalkan guru honorer. 

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKPSDM Kabupaten Karanganyar Isnan Nur Aziz mengakui soal kekurangan guru di sejumlah SDN di Karanganyar. Pemkab sudah mengajukan ke pemerintah untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sampai saat ini masih kurang. Untuk mengisi nanti akan kami lakukan secara bertahap. Tidak serta merta semua kekurangan guru kelas langsung terpenuhi. Karena pemkab mengacu kebijakan dari pemerintah pusat,” terangnya kemarin. 

Baca juga: Disnakertrans Wonogiri Mendata Calon TKI

Soal kapan akan dilakukan proses rekrutmen PPPK sebagai guru kelas, Isnan mengatakan, sesuai informasi dari pemerintah pusat akan mulai dipenuhi tahun ini. “Paling tidak April ini kami sudah mulai proses awal. Kemudian Juni bisa mulai rekruitmen,” terangnya. 

Isnan memaparkan, tidak semua PPPK nanti bisa menjadi guru kelas. Mereka yang menjadi PPPK berstatus sebagai guru honorer. Datanya sudah masuk ke data pokok peserta didik (dapodik).

“Di dapodiknya itu nanti juga masih ada batasnya untuk menentukan kriteria. Paling lambat sudah terdaftar sebelum 30 Juni 2020. Kalau lebih dari itu ya tidak bisa. Meski sudah terdaftar dalam dapodik,” ucapnya. 

Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar Tarsa mengungkapkan, kekosongan guru kelas di SD saat ini diisi oleh  guru wiyata bakti atau honorer. Kekosongan terjadi lantaran banyak guru sudah pensiun dan meninggal dunia. 

“Ya mau bagaimana lagi. Mau tidak mau harus menunggu dari pemerintah pusat untuk regulasinya,” ujar Tarsa. (rud/bun) 

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news