alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Sragen
icon featured
Sragen

Tunggakan Retribusi Pasar Kota dan Pasar Bunder Capai Rp 1,2 Miliar

07 April 2021, 13: 29: 21 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

DIPERMASALAHKAN: Pedagang menjajakan berbagai barang di Pasar Kota Sragen, kemarin.

DIPERMASALAHKAN: Pedagang menjajakan berbagai barang di Pasar Kota Sragen, kemarin. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sragen bakal memberikan sanksi tegas kepada puluhan pedagang yang menempati lapak dan kios di Pasar Kota Sragen dan Pasar Bunder Sragen. Ini karena hingga saat ini sebagian pedagang menunggak retribusi bertahun-tahun. 

Data Disperindag Sragen terdapat 1010 pedagang Pasar Kota Sragen dan 1.499 pedagang Pasar Bunder dari 2018-2020 tunggak retribusi. Nilainya terakumulasi mencapai Rp 1,2 miliar hingga saat ini.

Kepala Disperindag Sragen Tedy Rosanto mengatakan, nilai tunggakan para pedagang pasar itu memang mencapai miliaran. Rencananya Disperindag Kabuparen Sragen akan memberikan sanksi tegas berupa surat peringatan hingga penyegelan toko.

Baca juga: Seleksi Sekda Pemda Sukoharjo Belum Ada Peminat

”Ribuan pedagang menunggak hingga mencapai miliaran. Berbagai problem timbul, setelah adanya system e-retribusi. Mulai dari pihak bank tidak mau muter menghampiri pedagang. Lantas kami  tawarkan tenaga juru pungut untuk membantu pihak bank dengan konsekuensi pihak bank memberikan sedikit upah kepada juru pungut,” ungkapnya.

Tedy menjelaskan akan menyampaikan surat peringatan pertama (SP1) dalam waktu dekat, dan dilanjutkan dengan SP2. Jika tetap belum membayar, pihaknya akan menjalin koordinasi dengan Satpol PP untuk menerbitkan surat paksa untuk penyegelan toko. Penyegelan akan diprioritaskan pada toko dengan tunggakan besar.

Perpindahan pemilik juga ditenggarai menjadi salah satu penyebab banyaknya penunggak retribusi pasar. 

Selain itu, tidak sedikit juga pedagang yang masih mengabaikan kewajibannya. Di sisi lain, banyaknya penunggak juga menjadi catatan tersendiri untuk mengevaluasi kinerja di jajarannya.

“Perpindahan pemilik, ternyata juga menjadi faktor. Tapi setelah kami damping dan kami arahkan, banyak pedagang yang mulai sadar melakukan perpindahan nama. Tapi dari sisi pedagang juga ada yang mengabaikan kewajiban mambayar,” terangnya.

Sementara dalam waktu dekat, disperindag meminta kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah (BPKPD) untuk mengundang direktur bank dan pihak yang membuat e-retribusi. Diharapkan bisa duduk bersama untuk menyelesaikan problematika system e-retribusi yang telah berjalan di Pasar Kota dan Pasar Bunder.

Terpisah Ketua Paguyuban Kerukunan Pedagang Dalam Pasar Kota Sragen (KPPKS) Mario menepis anggapan bahwa pedagang enggan bayar retribusi. Namun kenyataan di lapangan penarikan tidak dilakukan setiap hari. Setidaknya baru dilakukan paling cepat 3 hari sekali.

”Saya sudah minta agar dilakukan setiap hari. Karena kadang pas tidak ada uang juga. Karena mayoritas pedagang pasar rakyat seperti ini sudah sepuh. Kesulitan jika berurusan dengan teknologi baru. Seharusnya evaluasi dilakukan, tapi belum sampai ke kami,” ungkapnya. (din/nik)

(rs/din/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news