alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Warga Terdampak Proyek Rel Layang Tuntut Ganti Rugi Lebih Manusiawi

08 April 2021, 09: 25: 25 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

SIAP PINDAH: Rumah warga di lahan PT KAI ini sebentar lagi akan dibongkar.

SIAP PINDAH: Rumah warga di lahan PT KAI ini sebentar lagi akan dibongkar. (MUHAMMAD IHSAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Warga terdampak proyek elevated railway atau rel layang berharap penilaian aset bangunan warga di atas lahan PT KAI mendapat penilaian layak. Warga berharap uang ganti rugi itu bisa untuk menyewa hunian baru.

Sebanyak 535 bangunan terdampak pembangunan rel layang di Kelurahan Joglo, Nusukan, dan Gilingan telah ditandai dengan nomor khusus di bagian muka bangunan. Dalam pekan ini tim terpadu dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemkot Surakarta akan mendata dan memverifikasi pemilik bangunan. 

“Sudah didata dan diukur oleh petugasnya serta dicatat asetnya. Kebetulan rumah saya ini kan juga untuk usaha. Aspek ini akan masuk hitungan nanti waktu ganti rugi diberikan,” jelas Warsito, 37, warga terdampak proyek di RT 05 RW 10 Kelurahan Joglo.

Baca juga: Sukoharjo Ajukan Vaksinasi 800 Guru SMP, Siapkan Uji Coba PTM Tahap 2

Pria yang sudah menetap di bantaran rel sejak 2004 itu mengaku siap untuk meninggalkan huniannya saat ini. Dia sadar betul dengan statusnya yang hanya menumpang di atas tanah negara. Dia pun mulai ancang-ancang mencari hunian baru dengan cara mengontrak. 

“Dulu bangunan ini dihuni tante saya. Kebetulan saat itu tante saya sedang butuh uang, akhirnya saya ganti Rp 10 juta. Selain untuk rumah tinggal juga saya gunakan untuk merintis usaha katering kecil-kecilan buat kue dan nasi boks. Kalau nanti harus pindah penginnya bisa cari kontrakan di dekat sini. Semoga ganti rugi yang diberikan nanti bisa dipakai untuk cari kontrakan baru,” harap Warsito.

Hal serupa diungkapkan Gunawan Budi, 45. Dia juga berharap ganti rugi bisa lebih manusiawi agar bisa dijadikan modal untuk masa mendatang. Jika yang lain berharap uang bongkar bisa untuk mengontrak rumah, dia berharap uang ganti rugi itu bisa dijadikan modal untuk membayar uang muka untuk hunian baru. 

“Penataan ini kan sebetulnya sudah dimulai sejak masa wali kota lama. Makanya beberapa penutup saluran drainase sudah dibongkar. Dulu ganti ruginya per meter hanya dihitung Rp 250 ribu, tapi sekarang karena sudah diambil alih oleh pusat sepertinya lebih layak. Ada empat variabel yang digunakan untuk menilai aset. Semoga nilainya lebih baik, jadi bisa buat DP rumah yang lebih layak,” kata dia.

Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haryono Bambang mengklaim, ganti rugi dampak sosial kali ini jauh lebih manusiawi dari pada sebelum-sebelumnya. Ini setelah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

“Pembebasan sejumlah bidang bangunan di atas lahan PT KAI ini dilakukan dengan penanganan dampak sosial. Hak-hak masyarakat tetap diakui dengan empat komponen untuk memberikan uang santunan (ganti rugi). Empat komponen ini seperti uang mobilisasi, potensi kerugian pendapatan, uang sewa maksimal 12 bulan, dan penialaian pada bangunan. Bedanya dengan yang dulu hanya diberikan uang bongkar saja. Jadi ini lebih layak,” terang Haryono. (ves/bun)

(rs/ves/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news