alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

FKBPD Klaten Usul Penyetaraan Tunjangan Jabatan

08 April 2021, 11: 20: 21 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

SINERGI: Bupati Klaten Sri Mulyani kukuhkan FKBPD, kemarin.

SINERGI: Bupati Klaten Sri Mulyani kukuhkan FKBPD, kemarin. (ANGGA PURENDRA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani kukuhkan kepengurusan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD), Rabu (7/4). Berlangsung di Pendapa Pemkab Klaten. Pada kesempatan ini, Ketua FKBPD Klaten Anang Wibawa usul agar segera dikeluarkan peraturan bupati (perbup) yang mengatur standarisasi besaran tunjangan jabatan yang diterima anggotanya. 

Menurut Anang, selama ini masih terjadi kesenjangan nominal tunjangan yang diterima antaranggota BPD. “Antara satu dengan desa lainnya berbeda. Padahal sumbernya sama. Dari alokasi dana desa (ADD) yang relatif sama (besarannya). Sehingga masih ada kesenjangan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Solo usai pengukuhan.

Tunjangan jabatan yang diterima anggota BPD, lanjut Anang, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan. Perbedaan mencolok itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Tak heran, dia berharap bupati segera terbitkan perbup. 

Baca juga: Grand HAP Hotel Apresiasi Pelanggan dengan Grandprize Motor

“Kalau tunjangan kinerja kan tergantung masing-masing pendapatan asli desa (PADes). Tapi kan ini tunjangan jabatan yang sumbernya sama. Dari ADD. Tetapi masih ada perbedaan yang diterima,” bebernya.

Sejumlah daerah sudah terbitkan perbup penyetaraan besaran tunjangan jabatan yang diterima anggota BPD. Di antaranya Kabupaten Sukoharjo dan Pekalongan. 

“Pembentukan FKBPD Klaten ini tujuannya untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari BPD. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan anggota. Secara kesuluruhan anggota BPD yang tersebar di 26 kecamatan mencapai 3.000 orang,” tandasnya.

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi pembentukan dan pengukuhan FKBPD Klaten. Dia berharap seluruh anggota BPD jalankan tupoksinya dengan satu tujuan. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

“Semua tahu, desa memiliki berbagai potensi. Mulai dari wisata dan segala aspeknya. Saya harap anggota BPD bisa mendorong kepala desa (kades) dan perangkatnya untuk mengembangkan potensi tersebut. Apalagi unit usahanya dikelola BUMDes,” jelasnya.

Dia juga berharap, ke depan desa tak lagi bergantung dari anggaran pemerintah pusat dan kabupaten. Sebab geliat perekonomian bisa dilakukan dari pengelolaan unit usaha di BUMDes. “Anggota BPD harfus bisa berperan lebih di sana,” tandasnya. (ren/fer) 

(rs/ren/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news