alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsolo
Home > Ekonomi & Bisnis
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Ketua DPD: Relaksasi KUR UMKM Tanpa Agunan Harus Terkoordinasi

08 April 2021, 22: 13: 29 WIB | editor : Perdana

Perajin rotan di Trangsan, Gatak tengah menata produknya. Kesulitan permodalan banyak dialami pelaku UMKM.

Perajin rotan di Trangsan, Gatak tengah menata produknya. Kesulitan permodalan banyak dialami pelaku UMKM. (CITRA AYU/RADAR SOLO)

Share this      

RADARSOLO.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut, relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan bagi UMKM dapat membantu memulihkan ekonomi rakyat.

"Kebijakan ini tentunya harus terkoordinasi dengan baik dengan pihak kreditur. Sehingga program tersebut implementatif dan pelaku UMKM atau koperasi yang mengajukan kredit usaha tanpa agunan mendapat informasi yang utuh, tidak simpang siur seperti yang terjadi pada restrukturisasi kredit di awal pandemi Covid-19," kata LaNyalla, Kamis (8/4).

Dia memaparkan, untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun, kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan dengan memberi bantuan modal usaha bunga lunak. Dalam kerangka itu, pemerintah kemudian mengucurkan bantuan program KUR tanpa agunan.

Baca juga: Canggihnya Kamera ETLE, Ungkap Mobil Berpelat Nomor Palsu di Solo

Akan tetapi, program tersebut harus terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik agar tak terjadi keliru komunikasi dan interpretasi. Dia pun meminta agar para kreditur memberikan informasi yang lengkap kepada calon debitur mengenai prosedur pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut.

"Selain itu, pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit," kata senator dari Dapil Jawa Timur tersebut.

Diketahui, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program KUR tanpa jaminan yang menjadi  bagian paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Sementara untuk KUR UMKM, yang semula hanya berkisar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar ditingkatkan menjadi Rp 500 juta hingga maksimal Rp 20 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut, selama ini terdapat 6 juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp 10 miliar.

Selain itu pemerintah memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18-20 persen. (Antara)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news