alexametrics
Rabu, 12 May 2021
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Jadi Korban Jalan Rusak, Warga Bisa Ajukan Gugatan Class Action

13 April 2021, 22: 00: 13 WIB | editor : Perdana

Pakar hukum perdata Universitas Sebelas Maret, Prof Pujiyono

Pakar hukum perdata Universitas Sebelas Maret, Prof Pujiyono (ISTIMEWA)

Share this      

SOLO – Korban jalan rusak bisa mengajukan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mewakili kepentingan publik. Asalkan memiliki kesamaan fakta dan alasan hukum dari kelompok tersebut. Gugatan class action ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002.

“Jadi, karena ada kesamaan kepentingan dan landasan hukum kemudian secara bersama-sama mengajukan gugatan disebut gugatan kelompok. Misalkan ada dua atau tiga orang punya pengalaman kecelakaan yang sama akibat jalan rusak. Nah, dua atau tiga orang tersebut bisa mengajukan gugatan class action mengatasnamakan korban akibat jalan rusak,” beber pakar hukum perdata Universitas Sebelas Maret (UNS) Pujiyono, Selasa (13/4).

Selain gugatan class action, dikenal juga hak gugat organisasi untuk kepentingan publik. Yang biasa dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Puji menegaskan, ini berbeda dengan gugatan class action. Kendati keduanya tampak mirip. Bedanya, hak gugat organisasi atas kepentingan publik harus ada surat kuasa yang ditandatangani anggota kelompok.

Baca juga: Ini Tips Mengatur Keuangan agar Ramadan Aman & Nyaman

"Nah, kalau class action itu tidak harus ada surat kuasa yang ditandatangani anggota kelompok. Intinya adalah anggota kelompok itu memiliki fakta yang sama. Alasan hukum yang sama. Maka, satu orang atau beberapa orang bisa mengajukan gugatan,” jelasnya.

Jika bicara soal efektivitas gugatan class action, berkaitan dengan perkara masuk dan perkara yang diputus, sejauh ini, Puji menyebut belum ada penelitian secara detail tentang gugatan kelompok tersebut. Namun, memang sebelum Perma tentang gugatan class action terbit, banyak gugatan yang mengatasnamakan class action tapi kemudian ditolak oleh hakim.

“Karena memang undang-undang yang mengatur tentang gugatan class action ini kan sebelumnya belum ada. Hanya ada ketentuan tentang gugatan kelompok di Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kehutanan. Selebihnya tata caranya seperti apa itu belum diatur,” sambungnya.

Usai terbit Perma, baru kemudian ada beberapa putusan yang bisa dilihat dan berhasil. Salah satunya, gugatan tentang kebakaran hutan. Namun efektivitasnya sejauh apa, Puji mengaku pemahaman tentang gugatan kelompok ini tidak banyak masyarakat yang tahu. Bahkan awareness para pengacara juga masih kurang. Ditambah lagi perkara seperti ini bukan perkara 'basah'. Ini adalah perkara yang lebih banyak pengabdian masyarakat.

“Karena biasanya kepentingan-kepentingan yang diperjuangankan meskipun itu terkait dengan korban para individu, tapi biasanya menyangkut kepentingan bersama atau publik. Sehingga kecenderungannya kurang 'basah'. Makanya kurang banyak yang mengambil peran ini," imbuhnya.

Soal efektivitasnya, Puji mengatakan, ada dua macam. Pertama, efektivitas sejak 2002 saat Perma tentang gugatan class action terbit. Apakah banyak kepentingan secara bersama yang terfasilitasi dengan adanya Perma tentang class action ini? Faktanya, tidak banyak. Artinya, gugatan class action belum semasif seperti gugatan perdata secara konvensional.

“Hasil dari perkara yang masuk itu apakah kemudian menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh penggugat itu sesuai harapan? Nah ini yang kemudian harus kita hitung. Misalnya kasus terakhir gugatan class action tentang penanganan Covid-19. Itu kan juga tidak berhasil,” paparnya.

Kedua, harus betul dihitung tentang kerugian yang telah nyata terjadi. Termasuk potensi kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Harus dihitung secara materiil. Sebab ini berkaitan dengan konteks permintaan ganti rugi. Agar secara riil hakim bisa melihat.

“Keputusan terakhir ada di hakim. Hakim dalam konteks ini bisa melakukan konstruksi hukum untuk kemudian menemukan fakta. Yang mendasarkan hakim membuat putusan apakah menerima atau menolak gugatan itu,” ujarnya.

Lalu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat kaitannya dengan gugatan class action ini? Puji menegaskan, masyarakat harus menyadari haknya. Tentu jika sebuah undang-undang diterbitkan, masyarakat sudah dianggap tahu. Termasuk Perma tentang gugatan class action.

“Sebenarnya lebih mudah lagi, kalau masyarakat tidak tahu yang penting datang ke pengadilan mau mengajukan gugatan class action. Itu nanti hakim akan memberikan edukasi. Ketika sebelum masuk dalam persidangan resmi, hakim akan memberikan arahan tentang gugatan ini. Termasuk memberikan nasihat kepada perwakilan kelompok itu tentang syarat gugatannya. Juga akan disampaikan oleh hakim. Karena memang ini dilihat sebagai sesuatu yang baru. Dalam Perma itu juga ada edukasinya,” ujarnya. 

Seperti diberitakan, salah satu korban jalan rusak ini adalah karyawan senior Jawa Pos Radar Solo Yuni Haryanto, Sabtu (10/4). Dia mengalami kecelakaan tunggal di Bendosari, Sukoharjo, usai berkunjung ke rumah orang tuanya di Wonogiri. Sepeda motor Suzuki Skywave yang dia naiki terantuk jalan berlubang hingga tubuhnya terpental beberapa meter. Yuni mengalami pendarahan parah pada kepala dan nyawanya tidak terselamatkan. (aya/bun/ria)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news