alexametrics
Rabu, 12 May 2021
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Pandemi Tak Ganggu Kinerja: 4 Komisi Beri Catatan LKPJ Bupati Klaten

14 April 2021, 20: 29: 07 WIB | editor : Perdana

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan catatan strategis kepada Bupati Klaten Sri Mulyani di rapat paripurna, Selasa (13/4) malam.

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan catatan strategis kepada Bupati Klaten Sri Mulyani di rapat paripurna, Selasa (13/4) malam. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – DPRD Klaten menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus, Selasa (13/4) malam. Pertama, terkait persetujuan catatan strategis DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2020. Kedua, penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ bupati akhir tahun anggaran 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, didampingi unsur pimpinan seperti Triyono, Hariyanto, dan Marjuki. Turut hadir Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.

Masing-masing komisi menyampaikan catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Klaten Tahun 2020. Komisi I memberikan 10 catatan. Salah satunya mengenai program urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Klaten. Dari alokasi belanja langsung sebesar Rp 6.743.978.000, terealisasi Rp 6.364.852.426 atau 94,38 persen.

Baca juga: Menpora Akui Jokowi Minta Liga 1 & Liga 2 2021 Disiapkan Matang

”Adapun lokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 6.284.667.000 dengan realisasi anggaran Rp 5.428.099.237 atau sebesar 87,96 persen. Untuk realisasi anggaran sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi anggaran belanja tidak langsung masih jauh dari anggaran yang ditetapkan,” jelas Sekretaris Komisi I Ruslan Rosidi, Selasa (13/4).

Komisi II juga menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya mengenai penyelenggaraan urusan pertanian. Mendapakan alokasi belanja langsung sebesar Rp 14.318.817.000 dengan realisasi anggaran Rp 12.232.231.890 atau sebesar 85 persen.

Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 19.516.248.000, dengan realiasi anggaran sebesar Rp 17.445.680.314 atau sebesar 89 persen. Realiasi anggaran, baik belanja langsung dan tidak langsung masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan tidak maksimal.

”Pada tahun berikutya untuk urusan pertanian diharapkan meningkatkan capaian indikatornya, baik indikator sasaran maupun program. Selain itu, lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja yang masih mendapatkan kategori rendah. Yakni alokasi pupuk bersubsidi 64,13 persen dan produksi daging 63,24 persen,” ucap anggota Komisi II Wakhid Nurdianta.

Komisi III memiliki sejumlah catatan kritis pada urusan wajib pelayanan dasar maupun nonpelayanan dasar. Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang yang realisasi belanja tidak langsung di 2020 sebesar 87,15 persen. Persentasenya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 78,34 persen.

Sedangkan untuk realisasi belanja langsung menurun dari sebesar 80,44 persen di 2019 menjadi 71,37 persen di 2020. Hal ini dapat dipahami karena refocusing menghadapi Covid-19. Meski begitu, banyak kegiatan yang penyerapannya rendah dan tersebar di semua program. Padahal acuan yang digunakan APBD Perubahan.

”Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan pada perencaaan anggaran. Artinya, realisasi belanja saat ini masih tetap belum optimal dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Untuk menyikapi permasalahan pencairan DAK fisik yang belum terlaksana bisa dilakukan mitigasi terhadap kondisi tersebut sejak dini. Sehingga ke depannya terlaksana dengan baik,” jelas Wakil Ketua Komisi III Legiman.

Sementara catatan Komisi IV salah satunya urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSD Bagas Waras Klaten. Adapun realisasi belanja tidak langsung pada 2020 sebesar 91,68, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 83,73 persen.

Sebaliknya, realisasi anggaran belanja langsung pada 2020 sebesar Rp 82,81 persen. Lebih rendah dari capaian sebelumya yang berjumlah 84,91 persen. Hal ini membuktikan bahwa realisasi belanja langsung masih belum optimal dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.

”Padahal dalam kondisi penanganan pandemi Covid-19 untuk alokasi belanja urusan kesehatan meningkat drastis. Tentunya hal ini harus dihadapi dengan realisasi yang cukup baik, sehingga dapat sesuai dengan targetnya,” ucap Sekretaris Komisi IV Mulyatminah.

Uraian masing-masing komisi itu lantas disetujui menjadi catatan strategis. Kemudian disampaikan kepada Bupati Klaten Sri Mulyani sebagai rekomendasi, saran, dan masukan untuk jalannya roda pemerintahan pada tahun ini. (ren/adi/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news