alexametrics
Rabu, 12 May 2021
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Desa Damai Upaya Pemkab Tangkal Intoleransi dengan Pembangunan

04 Mei 2021, 13: 14: 08 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

TOKOH PEREMPUAN: Bupati Etik (kanan) dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid berbincang bersama warga usai deklarasi Desa Damai di Telukan, Grogol, Senin (3/5).

TOKOH PEREMPUAN: Bupati Etik (kanan) dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid berbincang bersama warga usai deklarasi Desa Damai di Telukan, Grogol, Senin (3/5). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO -  Mengantisipasi berkembangnya paham radikal, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mendeklarasikan Desa Damai di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Senin (3/5). Deklarasi Desa Damai ini dimotori Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid dan sejumlah organiasi nirlaba internasional.

Kegiatan ditandai pemukulan kentongan dan menerbangkan burung merpati sebagai simbol perdamaian. Dalam sambutannya, Bupati Etik Suryani menyampaikan ucapan terima kasih kepada direktur Wahid Foundation, kepala Desa Telukan, kelompok kerja (pokja) Desa Damai Telukan dan semua pihak atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut bupati, tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat. “Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kontestasi politik, ceramah, pidato, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial," ungkapnya. 

Baca juga: Diduga Depresi, Ibu Rumah Tangga di Dusun Tunggur Nyemplung Sumur

Lebih lanjut dikatakan Etik, kebebasan berpendapat seringkali dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk merongrong kewibawaan NKRI. Banyaknya tindakan menghasut yang dapat membangkitkan kemarahan publik, dilatar belakangi sikap intoleran dan paham radikal. 

"Intoleransi dan radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian yang dilakukan secara masif, apabila tidak segera dihentikan, maka pada akhirnya akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Wahid Foundation yang memiliki Program Desa Damai, seperti yang dideklarasikan pada sore hari ini," beber Etik. 

Dia berharap, program tersebut dapat menjaga masyarakat dari bahaya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. 

Di tempat yang sama, melalui sambutan virtualnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menuturkan, Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat berawal dari keamanan. Maka, toleransi, saling menghormati, bisa saling melaksanakan ibadah agama masing-masing dengan baik, sehingga tercipta suasana damai.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menerangkan, Desa Damai merupakan program inisiatif Wahid Foundation yang didukung oleh UN Women.

Sudah ada beberapa desa yang mendeklarasikan sebagai desa damai di Indonesia. Program Desa/Kelurahan Damai ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir, diterapkan di sembilan desa dan kelurahan yang tersebar di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sembilan desa tersebut antara lain Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan di Klaten, serta Desa Guluk-Guluk dan Desa Prancak di  Sumenep, Jatim. “Sukoharjo ini paling buncit. Semoga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya," tutur Yenny. 

Putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini menyebut, gejela intoleransi dan radikalisme sudah menjalar hingga ke pelosok desa. Pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam menangkal intoleransi dan radikalisme.

Lebih lanjut diungkapkan Yenny, program Desa/Kelurahan Damai meliputi dua hal, pertama, pemberikan askes permodalan dan pelatihan wirausaha melalui pembinaan perempuan. Kedua, pelatihan bagi masyarakat desa untuk melihat potensi konflik yang bersumber pada intoleransi. 

Program Desa/Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator, antara lain pendidikan, perdamaian, kesetaraan gender, praktik nilai-nilai persaudaraan, toleransi, serta adanya pranata bersama yang dapat memantau pelaksanaan desa/kelurahan damai. 

“Sebagai contoh, bentuk perwujudannya adalah pembentukan sebuah kelompok kerja (pokja) pemantau pelaksanaan desa/kelurahan damai di tingkat desa yang keanggotaannya paling sedikit 30 persen beranggotakan perempuan," pungkas Yenny. (kwl/wa)

(rs/kwl/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news