alexametrics
Rabu, 12 May 2021
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Buntut Dugaan Pungli Gajahan , DPRD Solo Bakal Panggil Mantan Lurah

04 Mei 2021, 16: 52: 09 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta Ginda Ferachtriawan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta Ginda Ferachtriawan. (ISTIMEWA)

Share this      

SOLO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta berencana memanggil Suparno, mantan lurah Gajahan. Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait kasus dugaan pungli pengumpulan zakat dan sedekah untuk 22 perlindungan masyarakat (limnas) kelurahan tersebut.

"Karena tulisannya jelas, minta zakat fitrah dan sedekah. Kemudian pada surat  ada tanda tangan lurah dan LPMK. Nah ini yang perlu diklarifikasi supaya jelas siapa yang bertanggung jawab," tutur anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta Ginda Ferachtriawan, Selasa (4/5).

"Karena yang namanya zakat fitrah dan sedekah itu kaitannya dengan kegiatan masjid, panti asuhan, kegiatan keagaaman, bukan untuk limnas dan aparatur lainnya," imbuh Ginda.

Ginda juga termasuk dalam anggota pansus penyusunan Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Limnas. Memang ada pasal tentang pendanaan dari masyarakat. Namun, itu untuk operasional linmas. 

"Misal mau bangun pos di suatu titik dengan alasan keamanan dan memang dibutuhkan, maka lurah akan menggagarkan. Bila dana kurang, baru boleh meminta sumbangan kepada masyarakat dan sifatnya tidak memaksa. Ketika turah (anggaran sisa), juga nanti seperti apa, harus ada pertanggungjawabannya," jelas Ginda. 

Ginda memahami memang tidak ada dana tunjangan hari raya (THR) bagi limnas jelang Hari Raya. Namun untuk mencari dana tersebut tidak boleh meminta dari masyarakat. Seharusnya, permohonan ini diajukan kepada lurah, di mana nantinya lurah akan berkoodinasi dengan camat. 

"Nanti bisa diambilkan dari operasional apa yang mungkin berlebih untuk memberi THR kepada limnas. Atau camat nanti berkomunikasi dengan wali kota untuk mencari solusi ini. Intinya itu komunikasi dulu," kata Ginda.

Lebih lanjut dia menegaskan, kasus dugaan pungli ini bisa menjadi pembelajaran bagi lurah-lurah lain untuk tidak mengeluarkan surat serupa. "Kepada masyarakat juga jangan langsung menyerahkan (uang,Red). Tanya dulu kejelasannya kepada lurah setempat, walaupun di surat ada tanda tangan lurah yang menjabat," tuturnya. (atn/ria)


Baca juga: Keluarga Iis Indrayati Kecewa Sopir Penabrak Divonis Ringan

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news