alexametrics
Minggu, 13 Jun 2021
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan
UMS BICARA

Demokrasi Era Otda

05 Mei 2021, 11: 07: 47 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Solo.

Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Solo. (ISTIMEWA)

Share this      

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro*)

TEMA peringatan 25 tahun otonomi daerah (otda) 25 April 2021 lalu: ‘Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di masa pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju’. Terkait ini, salah satu isu menarik adalah demokrasi di era otda yang diwarnai pemekaran dan juga sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi dan OTT KPK.

Hal mendasar dari demokrasi era otda tidak hanya proses pemenangan, tapi juga tahapan setiap tingkatan yang muncul dan mengemuka, termasuk juga perdebatan yang terjadi, sehingga riuh demokrasi itu sendiri menjadi warna dalam pelaksanaan 25 tahun era otda.

Baca juga: Radikalisme Sasar Generasi Milenial

Tahapan di pesta demokrasi baik melalui pilpres, pileg, dan Pilkada Serentak 2020 untuk 270 daerah ternyata masih menyisakan ancaman stabilitas sosial politik (sospol), sementara pada 2024 akan ada pilpres.

Terkait ini, tidak dipungkiri menuju 2024 iklim sospol akan memanas, sehingga redupnya sospol bersifat sementara, termasuk sinergi antara koalisi dan oposisi dalam ranah demokrasi di republik ini.

Oleh karena itu, situasinya tentu perlu dicermati, apalagi kemarin baru ada reshuffle kabinet dengan pendirian Kementerian Investasi dan tentu berharap bisa menarik sebanyak mungkin realisasi investasi, terutama padat karya. Apalagi jika dikaitkan dengan dampak sistemik pandemi setahun terakhir yang berdampak terhadap pengurangan karyawan dan PHK masal di sejumlah industri.

Peta persaingan Pilpres 2024 meski masih samar sepertinya perlu dicermati, dan saat ini sejumlah parpol sepertinya sudah pasang kuda-kuda untuk menjajaki koalisi untuk dapat mencari celah kemenangan dan pemenangan menuju 2024.

Setidaknya konflik di Partai Demokrat kemarin sudah menjadi sinyal ke arah 2024, termasuk juga pendirian partai baru yang disokong oleh mantan pendiri PAN, yaitu Amien Rais.

Meski langkah menuju persaingan di Pilpres 2024 masih belum jelas, tetapi riak-riak konflik demokrasi memang harus diwaspadai, setidaknya diminimalkan agar tidak memicu konflik horizontal.

Fakta menunjukan bahwa demokrasi itu sendiri tidak bisa terlepas dari kepentingan untuk bisa mendapat mandat suara terbanyak dari masyarakat. Oleh karena itu, popularitas memang penting, karena ini juga tidak bisa terlepas dari potensi elektabilitas.

Di sisi lain, tuntutan keberadaan kaum muda untuk maju sebagai pemimpin juga tidak bisa diabaikan. Sebab itu, kehadiran figur pemimpin muda milenial juga penting karena dapat mewakili generasi milenial, sementara tuntutan perubahan zaman dan era kekinian pasti menuntut tampilnya para generasi milenial menjadi politikus dan pemimpin di daerah dengan gaya kepemimpinan yang berbeda.

Dinamika politik yang berkaitan dengan sosial–ekonomi ke depan nampaknya semakin pelik dengan beragam tuntutan-konsekuensi, terutama menuju 2024. Tidak dipungkiri dinamika demokrasi politik cenderung memanas dan ada banyak pihak berkepentingan terhadap sukses pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang.

Hal lain yang juga perlu dicermati di era persaingan demokrasi-politik, yaitu pentingnya popularitas dan elektabilitas. Oleh karena itu, semua kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi baik pilkada, pileg maupun pilpres harus berkomitmen membangun popularitas dan meningkatkan elektabilitasnya.

Fakta menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas berpengaruh terhadap perolehan suara karena bertujuan untuk mendulang suara dalam pesta demokrasi.

Terlepas dari peluang sejumlah kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024, yang pasti parpol belum mengeluarkan amunisi untuk mencalonkan kandidat, sehingga berdampak terhadap dua kemungkinan, yaitu berkoalisi untuk mengusung salah satu kandidat atau mengusung kandidat lain dengan harus menggalang kekuatan parpol lain.

Penggalangan menjadi penting karena kekuatan masing-masing parpol dalam pesta demokrasi kemarin sudah terpetakan, sehingga ada berbagai kemungkinan yang bisa disatukan.

Hal lain yang juga menarik dicermati yaitu komitmen untuk siap menang dan juga tentunya siap kalah, karena pesta demokrasi dan politik bukan sekedar menuntut harus menang saja. Nafsu menang dalam pesta demokrasi sangat rentan terhadap praktik politik uang dan berbagai bentuk kecurangan, sementara di sisi lain komitmen pesta demokrasi adalah luber jurdil.

Rangkaian penting dari pesta demokrasi adalah berebut restu parpol yang akan menjadi pengusung, penggalangan koalisi untuk memperkuat soliditas menuju Pilpres 2024 dan juga membangun popularitas serta elektabilitas dalam jangka pendek, karena sisa waktu menuju Pilpres 2024 tidak lama lagi.

Hal ini menjadi tantangan KPU dan aparat terkait, yaitu tidak saja bisa menyelenggarakan pesta demokrasi Pilpres 2024 secara luber jurdil, tapi juga mampu menghasilkan pemimpin terpilih yang bebas OTT KPK.

Betapa tidak, sepanjang pelaksanaan pesta demokrasi, terutama pilkada, dan pileg masih diwarnai OTT KPK dan seolah tidak ada efek jera sama sekali, meski sudah ada rompi oranye dan jerat borgol untuk diliput media.

Selain komitmen mampu menciptakan sukses pesta demokrasi, di satu sisi sukses pesta demokrasi tidak bisa terlepas dari fakta ancaman golput. Meski di sisi lain merebut suara kaum milenial juga penting karena akumulasinya signifikan untuk memenangkan pesta demokrasi pada Pilpres 2024.

Data golput pasca Pemilu 1999 lalu cenderung meningkat lebih 15 persen. Pada Pileg 2004 angka golput 15,9 persen dan meningkat pada putaran pertama pilpres (21,8 persen) dan di putaran kedua 23,4 persen.

Ironisnya di Pileg 2009 jumlah golput menjadi 29,1 persen dan terus berlanjut di Pileg 2014 yaitu 24,89 persen, sedangkan pada Pilpres 2014 jumlah golput menjadi yang terbesar yaitu 30 persen.

Data golput Pesta Demokrasi 2019 versi Lingkaran Survei Indonesia hanya 19,24 persen dan merupakan terendah. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa golput di Pilpres 2024 juga akan turun sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku golput dan golput itu sendiri merupakan sebuah pilihan yang juga rasional. (*)

*) Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Solo

(rs/bram/fer/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news