alexametrics
Minggu, 13 Jun 2021
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Soal Pengenaan Skema PPN Sembako, Peneliti: Ancam Ketahanan Pangan

09 Juni 2021, 23: 12: 52 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi pedagang sembako di Pasar Legi, Solo.

Ilustrasi pedagang sembako di Pasar Legi, Solo. (CITRA AYU/RADAR SOLO)

Share this      

RADARSOLO.ID - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta menyatakan, rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan.

"Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Felippa Ann Amanta, Rabu (9/6).

Sebab, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan yang mahal. Dia berpendapat bahwa menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi. Apalagi saat pandemi ini, ketika pendapatan masyarakat berkurang.

Baca juga: Pedagang Positif, Pasar Basin di Klaten Ditutup 3 Hari

"Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga. Dan bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, pengenaan PPN pada sembako tentu akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut. Apalagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan pengusaha kena pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen.

Felippa mengingatkan, ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 65 dari 113 negara, berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index. Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia adalah masalah keterjangkauan.

“Keterjangkauan pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah garis kemiskinan,” papar dia.

Secara lebih umum lagi, kenaikan harga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang menurun, masyarakat akan mengurangi belanja.

Padahal, lanjut Felippa, belanja rumah tangga bersama konsumsi pemerintah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi negara yang relatif dapat didorong oleh pemerintah dalam jangka pendek. Guna memulihkan perekonomian nasional di saat-saat sulit seperti sekarang ini. (Antara)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
Follow us and never miss the news