RADARSOLO.COM – Forkompimda Kabupaten Sukoharjo gelar rapat dengar pendapat di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (23/2).
Sejumlah persoalan mengemuka. Tak hanya soal kamtibmas, tetapi juga menyentuh infrastruktur, pajak, politik desa, dan ekonomi rakyat.
bahkan maraknya bisnis esek-esek online dan peredaran narkoba juga menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut.
Harapannya, kondusivitas Kabupaten Sukoharjo tetap terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto. Dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo, Kapolres AKBP Anggaito Hadi Prabowo, jajaran TNI, kejaksaan, pengadilan negeri, sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga camat.
"Forum ini awalnya tindak lanjut surat kapolres terkait kesiapan pengamanan Ramadan. Namun dari safari kamtibmas yang telah dilakukan, persoalan yang muncul justru melebar dan kompleks," kata Ketua Nurjayanto.
Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menambahkan, di lapangan masyarakat tak lagi bicara soal gangguan keamanan. Mereka menyinggung jalan rusak, pajak naik, tambang ilegal, hingga kos-kosan yang ditengarai jadi bisnis esek-esek.
“Ini bukti masyarakat sangat sadar hukum dan berani menyampaikan aspirasi. Tapi, memang ada persoalan yang bukan kapasitas kepolisian untuk menyelesaikan sendiri. Maka, forum ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi,” ujarnya.
Salah satu isu paling sensitif, yakni Pilkades 2026 yang akan digelar di 126 desa. Bibit polarisasi mulai terasa.
Warga terbelah dalam dukungan calon A, B, dan C. Jika tak dikelola, kondisi ini berpotensi memicu gesekan sosial.
Kapolres juga mengungkap bahwa, polemik kenaikan pajak obsen sebesar 66 persen juga mencuat. Masyarakat mempertanyakan mengapa setelah membayar pajak lebih tinggi, masih banyak jalan yang rusak.
Namun, ada pula warga yang mengapresiasi sejumlah ruas yang sudah diperbaiki. Realitas ini menunjukkan persoalan bukan sekadar angka pajak, tetapi persepsi dan distribusi pembangunan.
Menanggapi hal itu, bupati Etik Suryani menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Ia mengakui keluhan masyarakat harus dijawab dengan kerja konkret.
“Terkait jalan rusak akan kami kawal dan tindak lanjuti. Kalau memang butuh percepatan dan anggaran belum tersedia, kami akan berkoordinasi dengan DPRD,” ujarnya.
Masalah infrastruktur tak berhenti pada jalan. Banjir yang kerap terjadi akibat sedimentasi sungai, sampah menumpuk di jembatan, serta minimnya gorong-gorong juga menjadi perhatian.
Etik memastikan normalisasi sungai akan dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), termasuk penurunan alat berat.
"Pemerintah juga akan memprioritaskan wilayah yang belum memiliki drainase memadai. Bahkan ia menegaskan, kawasan rawan banjir seharusnya tidak lagi dijadikan permukiman," ujarnya.
Tak hanya itu, Kapolres juga mengungkap persoalan lain yang cukup mengusik adalah tambang ilegal dan galian C.
Aktivitas tersebut tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan jalan desa akibat truk over dimensi tanpa penutup terpal. Kapolres menyebut pihaknya telah menutup sejumlah lokasi dan melakukan penindakan hukum.
"Di bidang sosial, maraknya kos-kosan campur di 12 kecamatan memicu kekhawatiran. Minimnya pengawasan dinilai membuka peluang praktik asusila. Bahkan di wilayah Baki, prostitusi online disebut masih terjadi dengan pola berpindah-pindah kos atau penginapan," bener Kapolres.
Kepolisian mendorong adanya regulasi yang lebih kuat agar pengawasan dan penindakan memiliki dasar hukum yang jelas. Bupati menegaskan camat dan kepala desa harus aktif mendata dan menertibkan kos-kosan yang melanggar aturan.
Ancaman narkoba juga nyata. Dalam kesempatan itu, Kapolres mengungkap pengungkapan 1 kilogram sabu serta sejumlah ekstasi.
Temuan tersebut memperlihatkan jaringan peredaran masih menyasar wilayah kos dan permukiman. Forkopimda sepakat pencegahan harus diperkuat melalui regulasi, pengawasan, dan peran aktif masyarakat.
Kapolres juga menekankan kerawanan lain seperti balap liar di Kartasura dan Tawangsari, pencurian kotak amal, perang sarung, petasan, hingga penggunaan sepeda listrik di jalan raya turut menjadi perhatian.
Polisi telah melakukan razia balap liar, dan mayoritas pelaku ternyata bukan warga sekitar.
"Untuk sepeda listrik, ditegaskan penggunaannya tidak diperbolehkan di jalan raya demi keselamatan," ungkap Kapolres.
Tak kalah pelik, di Kecamatan Bendosari muncul penolakan terhadap lokasi pemotongan ayam karena dianggap menimbulkan pencemaran dan bau tidak sedap.
Ini menjadi dilema antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah berjanji mencari solusi yang adil tanpa mengabaikan kesehatan warga.
Menutup forum, Bupati Etik Suryani menegaskan bahwa inti dari semua persoalan adalah komunikasi dan respons cepat. Setiap OPD diminta tidak menunggu, tetapi proaktif menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Mari kita selesaikan bersama, jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto