
RADARSOLO.COM – Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menyebut pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2023 berkurang 4,65 persen atau sebesar Rp 38.174.563.977. Penurunan pendapatan disebabkan dari retribusi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Teguh pada Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kota Surakarta, yang mengagendakan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta 2023, di gedung Graha Paripurna, kemarin.
Penurunan pendapatan dari retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi perizinan bangunan dan gedung. Penurunan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah antara lain, penurunan pendapatan BLUD di puskesmas dan RSUD, serta koreksi pencatatan rencana penerimaan saldo kas BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Putri.
“Demikian jawaban dan penjelasan atas beberapa pertanyaan saudara Agus Nuryanto, dari Fraksi Golkar-PSI, semoga dapat dipahami,” ujar Teguh sembari mempersilakan Didik Hermawan dari Fraksi PKS yang juga sempat mempertanyakan penurunan PAD tersebut dalam rancangan perubahan APBD 2023.
Teguh juga menjawab pertanyaan Fraksi PKS berkaitan dengan belanja barang dan jasa pada rancangan perubahan APBD 2023 bertambah menjadi sebesar Rp 1.009.475.370.256.
Itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak, wajib, dan mengikat. Antara lain pembayaran rekening belanja listrik kantor, pasar, dan penerangan jalan umum,
Lebih lanjut juga menyesuaian pembayaran upah TKPK dan linmas, peningkatan belanja barang untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan serta belanja makanan dan minuman rapat.
Belanja bantuan sosial sebesar Rp 23.271.279.002, antara lain dialokasikan untuk bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan pembangunan baru RTLH dengan kriteria berdomisili di Kota Solo. Dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
Kriteria lainnya adalah masuk dalam database kemiskinan Kota Surakarta, status kepemilikan tanah adalah sertifikat hak milik, tidak menerima bantuan rumah swadaya atau renovasi rumah dalam jangka waktu paling singkat 7 tahun yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BSPS maupun CSR, tidak memiliki rumah dan atau tanah di tempat lain.
"Berkaitan dengan bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), dijelaskannya syarat dan kriteria penerima adalah siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang keluarganya masuk dalam data e-SIK kategori P1 dan P2," urai Teguh. (atn/nik)




