
RADARSOLO.COM - Kota Solo dengan tingkat kepadatan penduduk sangat padat memiliki tingkat risiko bencana kebakaran cukup tinggi. Konsentrasi penduduk dalam suatu tempat memiliki potensi lebih besar terkena bencana dibandingkan yang menyebar.
Maka pemerintah disarankan untuk segera lakukan evaluasi pemasangan hidran di setiap gang atau pemukiman padat penduduk di Kota Solo. Sebab, pada bulan kemarau ini persiapan pencegahan di tempat rawan kebakaran, terutama kawasan padat penduduk dinilai sangat penting dilakukan.
Pemasangan hidran saat ini sangat diperlukan mengingat dalam beberapa waktu lalu terdapat beberapa peristiwa kebakaran besar di kawasan pemukiman warga di Solo. Salah satunya di kawasan Semanggi Pasar Kliwon. Di mobil damkar terhambat akses mobilitasnya karena lokasi kebakaran berada di kawasan sempit dan padat penduduk.
Pemasangan hidran selain memudahkan petugas juga menghemat waktu dalam proses pemadaman. Selain itu perlu juga penambahan sarana dan prasarana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Mengingat saat ini di Kota Solo masih belum memadai. Mulai segi unit maupun personel harus ada penambahan. Minimal dari masing-masing wilayah terdapat posko damkar.
Jika saat ini Solo hanya memiliki tiga posko damkar, perlu adanya tambahan minimal dua posko damkar lagi. Mengingat saat ini jumlah ruang terbuka di Solo hanya tinggal 25 persen. Artinya, kawasan padat penduduk memiliki potensi bencana kebakaran yang sangat tinggi.
Pemasangan hidran bisa direalisasikan secepatnya sebagai bentuk antisipasi terjadinya kebakaran. Seluruh kecamatan sangat mendesak dipasangi hidran.
Di mana mayoritas daerah tersebut tidak dapat dijangkau mobil damkar akibat badan jalan sempit. Ditambah masih ada beberapa permukiman padat penduduk yang cukup rawan terjadi kebakaran belum memiliki hidran. Serta minimnya kawasan hijau terbuka di wilayah masing-masing.
Perlu juga evaluasi aturan pembangunan gapura di setiap kawasan di Solo. Sebab, kebanyakan saat ini gapura-gapura di Kota Solo merupakan gapura permanen. Sehingga jika terjadi sesuatu hal, seperti kasus kebakaran kemarin membuat mobil damkar tidak bisa masuk.
Adapun dalam mitigasi bencana terdapat aturan-aturan yang mengatuir tentang bangunan dan gedung sebagai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Prosedur tindakan darurat atau prosedur operasional standar (POS) dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PU No. 11/KPTS/2000 adalah tata laksana minimal yang harus diikuti dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan mengikut prosedur tersebut diharapkan tidak terjadi kebakaran atau peristiwa kebakaran dapat diminimalkan. POS harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung, khususnya bangunan gedung umum.
Jika aturan tersebut dikaitkan dengan pembangunan gapura, maka setidaknya gapura dapat dibuka tidak permanen. Sehingga jika terjadi hal yang membutuhkan mobilisasi yang lebih besar seperti kasus damkar, maka gapura bisa dibuka. Adapun luas dan tinggi minimal gapura yang harus dibuat yakni 4 meter ke atas dan ke samping. Luasan tersebut diperkirakan muat untuk mobilisasi damkar. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septian Refvinda dengan Kuswaji Dwi Priyono Pakar Mitigasi Penanggulangan Bencana UMS)



