
RADARSOLO.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendaftaran capres-cawapres kembali digugat. Kali ini ada sebanyak empat warga Solo, dan seorang warga Sukoharjo mengajukan gugatan.
Gugatan yang diajukan oleh kelima warga pada hari Jumat, (27/10) melalui online. Kelima penggugat antara lain adalah Fatikhatus Sakinah asal Joyontakan, Gunadi Rachmad Widodo asal Semanggi, Hery Dwi Utomo asal Laweyan, Ratno Agustio Hoetomo asal Laweyan, dan Abdullah Tri Wahyudi asal Sukoharjo.
Kuasa hukum penggugat Sigit Nugroho menjelaskan bahwa para kliennya tersebut mengkritisi Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023.b.
"Saya sebagai kuasa hukum dari para pemohon kebetulan klien saya warga Solo. Mereka mengkritisi terkait putusan tersebut intinya dalam pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu kan telah dimaknai oleh MK sesuai putusan kemarin yang dikabulkan," ujar Sigit.
Para klien Sigit tersebut mengkritisi terkait syarat capres-cawapres yang ditetapkan terkait calon pendaftar minimal pernah menduduki jabatan kepala daerah.
"Pada frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah itu menurut pemohon itu kedepan akan menimbulkan permasalahan konstitusional lagi. Karena tidak ada kepastian hukum," sambungnya.
Sigit menerangkan bahwa pemohon meminta hakim MK untuk kembali meninjau putusan tersebut. Dia mempertegas agar yang dimaksud kepala daerah itu, minimal adalah setingkat gubernur.
"Para pemohon menganggap bahwa frasa tersebut merugikan kepentingan konstitusional dari pemohon. Khususnya pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 28D ayat 3 UUD 1945. Sehingga mengajukan gugatan tersebut," urai Sigit.
Dalam gugatan ini pemohon mengajukan tuntutan agar syarat kepala daerah tersebut dipertegas atau diperjelas untuk pemilihan umum kepala daerah setingkat provinsi.
"Jadi pemohon menghendaki secara lengkap frasa huruf Q tersebut paling rendah berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah setingkat Provinsi," pungkas Sigit. (atn/nik)




