Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Solo dan Sukoharjo Ajukan Gugatan ke MK

Antonius Christian
Penulis: Antonius Christian❯
Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin (23/10/2023).
Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Senin (23/10/2023).

RADARSOLO.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendaftaran capres-cawapres kembali digugat. Kali ini ada sebanyak empat warga Solo, dan seorang warga Sukoharjo mengajukan gugatan.


Advertisement

Gugatan yang diajukan oleh kelima warga pada hari Jumat, (27/10) melalui online. Kelima penggugat antara lain adalah Fatikhatus Sakinah asal Joyontakan, Gunadi Rachmad Widodo asal Semanggi, Hery Dwi Utomo asal Laweyan, Ratno Agustio Hoetomo asal Laweyan, dan Abdullah Tri Wahyudi asal Sukoharjo.

Kuasa hukum penggugat Sigit Nugroho menjelaskan bahwa para kliennya tersebut mengkritisi Putusan Perkara No. : 90/PUU-XXI/2023.b.

"Saya sebagai kuasa hukum dari para pemohon kebetulan klien saya warga Solo. Mereka mengkritisi terkait putusan tersebut intinya dalam pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu kan telah dimaknai oleh MK sesuai putusan kemarin yang dikabulkan," ujar Sigit.

Advertisement

Para klien Sigit tersebut mengkritisi terkait syarat capres-cawapres yang ditetapkan terkait calon pendaftar minimal pernah menduduki jabatan kepala daerah.

"Pada frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah itu menurut pemohon itu kedepan akan menimbulkan permasalahan konstitusional lagi. Karena tidak ada kepastian hukum," sambungnya.

Sigit menerangkan bahwa pemohon meminta hakim MK untuk kembali meninjau putusan tersebut. Dia  mempertegas agar yang dimaksud kepala daerah itu, minimal adalah setingkat gubernur.

Advertisement

"Para pemohon menganggap bahwa frasa tersebut merugikan kepentingan konstitusional dari pemohon. Khususnya pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 28D ayat 3 UUD 1945. Sehingga mengajukan gugatan tersebut," urai Sigit.

Dalam gugatan ini pemohon mengajukan tuntutan agar syarat kepala daerah tersebut dipertegas atau diperjelas untuk pemilihan umum kepala daerah setingkat provinsi.

"Jadi pemohon menghendaki secara lengkap frasa huruf Q tersebut paling rendah berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah setingkat Provinsi," pungkas Sigit. (atn/nik)

Advertisement

Artikel Terkait

Relawan Dukung Dasco Jadi Cawapres, Ini Respons Jokowi

Relawan Dukung Dasco Jadi Cawapres, Ini Respons Jokowi

Jokowi membantah mengarahkan relawan untuk mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai cawapres Prabowo. Dia menyebut dukungan tersebut merupakan hak politik relawan.

Nama Sudaryono, Sugiono hingga Teddy Muncul, Ternyata Ini yang Bikin Mereka Dikaitkan dengan Prabowo 2029

Nama Sudaryono, Sugiono hingga Teddy Muncul, Ternyata Ini yang Bikin Mereka Dikaitkan dengan Prabowo 2029

Nama Sudaryono, Sugiono hingga Teddy Indra Wijaya mulai dikaitkan dengan Prabowo untuk Pilpres 2029. Lantas, apa yang membuat ketiganya masuk dalam wacana cawapres?

Jokowi Blak-blakan Sebut Gibran Tak Butuh Ijazah Paket C, Bawaslu Ungkap Pengakuan Mengejutkan di Sidang MK

Jokowi Blak-blakan Sebut Gibran Tak Butuh Ijazah Paket C, Bawaslu Ungkap Pengakuan Mengejutkan di Sidang MK

Jokowi menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi Gibran telah dinyatakan sah dan diterima oleh KPU.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer