Ini Daftar 20 Program Prioritas Pemkot Solo yang Didanai APBD 2024, Ada Pembangunan Pasar dan Rumah Sakit


RADARSOLO.COM-Pemkot Solo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2024 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di pendapa Balai Kota Solo, Kamis (28/12/2023).
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta OPD segera bergerak cepat, namun harus penuh kehati-hatian dalam mengeksekusi program yang sudah disiapkan.
Dalam DPA 2024 dijelaskan bahwa APBD 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Di sektor pendapatan ditetapkan Rp 2,236 triliun, atau naik 6,15 persen dari pendapatan tahun ini.
Total anggaran belanja tahun ini naik 1,01 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 2,390 triliun. “Segera dieksekusi untuk kepentingan warga,” jelas Gibran.
Merujuk paparan Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Solo, sedikitnya ada 20 program prioritas yang akan didanai menggunakan APBD 2024.
Mulai dari pembangunan lanjutan Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno (Ngipang) dengan skema multiyears. Lalu pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan lanjutan 2 (DAK fisik 2024).
Revitalisasi Gedung PLUT KUMKM Solo, pembangunan Pasar Joglo, renovasi Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, dan Pembangunan SDN Joglo (DAU pendidikan).
Termasuk pembangunan SMP khusus olahraga (Lanjutan/APBD), pembangunan Puskesmas Pembantu Sriwedari, Kandang Sapi, dan Timuran.
Lalu pengembangan jaringan air minum di Kelurahan Mojosongo (DAK PSN), pengembangan jaringan air minum Kelurahan Joglo (DAK PSN), hingga Pilkada 2024.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya. Dilaksanakan dengan cepat tapi penuh dengan kehati-hatian,” pesan Gibran.
Plt Kepala BPKAD Kota Solo Tulus Widajat menambahkan, penyerahan DPA merupakan kickoff tentang kesiapan OPD dalam menjalankan APBD 2024.
Menimbang saat ini pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Dimana proses penatausahaannya baru dimulai 20 Desember lalu, dan terus berproses hingga saat ini.
Menimbang SIPD RI merupakan aplikasi baru, semua OPD tengah dalam proses penyesuaian.
Adanya SIPD RI ini, perencanaan kegiatan di masing-masing OPD bisa dilakukan lebih awal, sehingga lebih matang dan tepat saat eksekusi dilakukan.
Masing-masing OPD harus menguasai aplikasi baru ini untuk memaksimalkan proses penganggaran, dan perencanaannya agar eksekusi program bisa lebih tepat waktu.
“Hal lain yang harus diperhatikan di 2024 adalah tahun politik. Kami tekankan setiap OPD harus bisa melaksanakan berbagai kegiatan,” terang Tulus Widajat.
“Tentunya tanpa mengganggu atau terganggu dengan adanya tahapan pemilu yang ada, karena program dan anggaran sudah ditetapkan. Tinggal menunggu eksekusinya dengan mempersiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis di dalamnya,” pungkas dia. (ves/nik)



