
RADARSOLO.COM - Di tengah tuduhan kecurangan proses pemilu tahun ini, kelompok penyelenggara pemunguntan suara (KPPS) di wilayah Kota Solo buka suara.
Mereka tak terima dengan tuduhan tersebut. Apalagi selama proses mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga proses penyelenggaran pesta demokrasi ini sesuai rule.
Seperti yang diungkapkan anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Semanggi Muhtarom saat ditemui wartawan dalam acara 'Sumsuman Pemilu 2024' kemarin. Dia menilai bahwa tuduhan itu tidak berdasar.
"Ketika mencuat isu tersebut (kecurangan-red), rasanya sesak dada ini. Kami sudah berupaya maksimal menjaga amanah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, kok ya tetap ada saja yang bersuara seperti itu," ungkap Muhtarom.
Dia mengaku, tersinggung jika ada elit politik yang menyuarakan isu kecurangan. Seharusnya, mereka menghargai masyarakat yang telah terlibat dalam pemilu mulai dari petugas KPPS, saksi, panwas dan pihak lainnya.
"Kok bisa itu lho, dengan mudahnya mengatakan curang. Kami ini sudah bertugas sejak sebelum hingga hari penyelenggaraan pemilu. Bahkan, sampai pulang Subuh baru rampung. Saya sangat sakit hati jika dikatakan seperti itu," tandasnya.
Menurut dia, jika ada pihak-pihak tidak terima dan tetap mengatakan kecurangan di Pemilu 2024, Muhtarom menyarankan, mereka terjun langsung untuk menghitung sendiri suara yang masuk.
"Kan di sana juga ada saksi partai, paslon, panwas dan disaksikan banyak pihak juga. Misal, ada kecurangan tentu tidak akan diterima hasil pungutan suara tersebut," tegasnya.
Ketua KPPS TPS 34 Semanggi Safina Az Zahra juga mengaku jengkel dengan munculnya isu kecurangan dan menyalahkan petugas KPPS.
Padahal, jika ada satu suara saja yang tak sesuai maka akan dicari sampai ketemu.
"Kami sudah bertugas dengan maksimal. Bahkan, untuk mencari satu suara yang tidak sesuai. Jika tetap dituduh curang tentu kami merasa kesal juga. Seakan tak dihargai upaya yang kami lakukan," ujarnya.
Puluhan petugas yang menghadiri kegiatan syukuran itu juga mengungkapkan keluh kesah selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Salah satunya, alat cetak berupa printer yang mengalami kendala saat penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemanfaatan sistem informasi dan rekapitulasi (Sirekap) KPU yang mengalami kendala lantaran diakses secara bersamaan.
"Kendala di lapangan seperti itu, terutama soal aplikasinya. Sehingga seharusnya prosesnya cepat, karena servernya down, kemudian harus memakan waktu lama," ujar dia. (atn/bun)




