
RADARSOLO.COM - Sebanyak 4.419 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer di lingkungan kerja Pemkot Solo akan mendapatkan gaji ke-13. Hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat dimana pegawai non-ASN atau honorer tidak mendapatkan THR maupun gaji ke-13.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo Dwi Ariyatno mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi pegawai non-ASN itu sepenuhnya merupakan kebijakan masing-masing daerah.
"Kalau non-ASN (honorer) bentuknya bukan THR namun gaji ke-13. Gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, pangan, dan tunjangan kinerja," terang dia, Rabu (20/3).
Selajutnya untuk golongan ASN seperti PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 14/2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Di lingkungan Pemkot Solo sedikit ada 6.158 ASN (PNS dan PPPK) yang akan dapat THR dan Gaji ke-13.
Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 Cair Mulai Hari Ini, Komponen dan Besarannya Sama Dengan THR
"THR komponennya satu gaji pokok tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja. THR dan gaji ke-13 diberikan maksimal H-10 Lebaran. Sudah ada perhitungan kemampuan keuangan untuk THR dan gaji ke-13," terang Dwi Ariyatno.
Sekadar informasi, anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta transfer ke daerah (TKD).
Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.
Khusus untuk penyaluran THR dan Gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dipastikan cair H-10 Lebaran itu, sejumlah kategori pegawai yang tidak mendapatkan THR dan Gaji ke-13 seperti tenaga honer, kepala desa, dan perangkat desa. Meski demikian, praktik sebelumnya mereka tetap bisa mendapatkan THR yang diambil dari dana desa atau pos anggaran lainnya.
"Nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan kalau ada pendapat lain," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini. (ves/bun)




