Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemadanan NIK NPWP Wajib Pajak Capai 80 Persen

M

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II menggelar Pojok Pajak di Solo Square Mall.
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II menggelar Pojok Pajak di Solo Square Mall.

RADARSOLO.COM - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II mencatat progres pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 88,95 persen hingga Maret 2024. Sejumlah 3.554.982 NIK telah tervalidasi sebagai NPWP.


Advertisement

Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo mengatakan, proses pemadanan masih terus berlanjut. Dengan ditargetkan rampung hingga akhir tahun.

"Capaian pemadanan NIK NPWP saat ini sudah sekira 80 persen untuk Jawa Tengah II. Ini kami masih berlangsung terus. Diharapkan tahun ini target pemadanan bisa selesai," kata Slamet saat membuka Pojok Pajak di Solo Square Mall, belum lama ini.

Slamet menguraikan, ada beberapa kendala yang dialami masyarakat dalam proses pemadanan NIK dengan NPWP. Terutama bagi wajib pajak (WP) yang pindah domisili atau alamat, namun pada domisili lama belum dihapuskan.

Advertisement

"Kenapa masih kurang? Karena biasanya orang yang pindah alamat itu belum melaporkan. Sementara dia sudah pindah, tetapi alamat lama di kartu tanda penduduk (KTP) belum dihapus, jadi masih belum sesuai,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar melakukan penyesuaian data diri. Serta pemadanan NIK NPWP. Sebab jika tidak segera dilakukan, bakal ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima.

"Karena ini sifatnya kewajiban bagi wajib pajak. Kalau tidak dilakukan akan ada surat peringatan hingga potongan pajak dan denda," tandas Slamet.

Advertisement

Sementara itu, guna mendorong progres pemadanan, DJP juga membuka layanan Pojok Pajak di sejumlah titik. Terbaru, Pojok Pajak hadir di Solo Square Mall hingga akhir Maret. Untuk memberi pelayanan konsultasi, pemadanan NIK NPWP, aktivasi EFIN, hingga pelaporan SPT Tahunan. (ul/nik)

Advertisement
Editor : Niko Auglandy

Artikel Terkait

Pajak Digital Disebut Diperluas 9 November 2026, Ini Penjelasan DJP

Pajak Digital Disebut Diperluas 9 November 2026, Ini Penjelasan DJP

Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026. DJP menjelaskan kebijakan ini bukan pajak baru dan transfer uang pribadi tidak otomatis dikenai PPN.

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

dr. Tirta menyindir masyarakat yang berlebihan membela pejabat dan mengingatkan pentingnya peran rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

buatkan deskripsi singkat Windah Basudara menyoroti wacana pajak jasa tukang cukur dan tukang pijat yang dinilai perlu mempertimbangkan kondisi pekerja harian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer