Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Solo Soroti Raperta Tentang P2APBD

Antonius Christian
Penulis: Antonius Christian❯
TRANSPARAN: Ketua Tim Banggar DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo (kiri) pimpin rapat Raperda APBD 2023 Kota Surakarta, Rabu (19/10). (ANTONIUS CHRISTIAN/RADAR SOLO)
TRANSPARAN: Ketua Tim Banggar DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo (kiri) pimpin rapat Raperda APBD 2023 Kota Surakarta, Rabu (19/10). (ANTONIUS CHRISTIAN/RADAR SOLO)

RADARSOLO.COM - Pihak legislator memberikan sejumlah catatan terhadap raperda  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023. Meski rancangan tersebut telah disetujui bersama oleh pemkot dengan DPRD.


Advertisement

Ketua DPRD Kota Solo sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Budi Prasetyo menyampaikan, ada beberapa masukan saat rapat antara TAPD dan Banggar DPRD Kota Solo terkait Raperda P2APBD Tahun 2023 Kota Solo. Seperti aset dan tata kelola pemerintahan. Sejumlah catatan tersebut diharapkan kedepannya bisa menjadi acuan untuk perbaikan berkaitan dengan proses-proses perencanaan.

"Sebenarnya yang kami laksanakan sudah benar karena dasarnya perwali, ternyata dari BPK yang dipakai Perpres. Makanya kita tunduk pada aturan yang lebih tinggi, makanya untuk Perwali (2024) itu harus disesuaikan," terangnya.

Menurutnya, catatan dari BPK yang semakin sedikit menjadi tolak ukur bagi Pemkot untuk kedepannya lebih baik lagi sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih keempat belas kalinya oleh Pemkot Solo.

Advertisement

Wakil Ketua DPRD Kota Solo Taufiqurrahman selaku juru bicara banggar menuturkan  Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK yang tertuang dalam LHP Nomor : 69.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 tanggal 20 Mei 2024  tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023. Laporan Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023, pemkot telah merencanakan aksi dan merealisasikan tindak lanjut dengan mengeluarkan Surat Perintah Wali Kota kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ada beberapa catatan banggar terhadap Raperda P2APBD 2023. Seperti pembayaran uang harian biaya perjalanan dinas pada 3 OPD melebihi ketentuan sebesar Rp 79,24 juta. "Terkait hal tersebut banggar merekomendasikan Inspektorat segera melakukan audit ke OPD," ujarnya. 

"Kemudian OPD harus selalu berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2023 dilakukan penyesuaian mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Taufiqurahman.

Lebih lanjut, terkait adanya kekurangan volume atas 22 paket pekerjaan belanja modal pada 6 OPD sebesar Rp 857,27 juta, Banggar merekomendasikan pemkot supaya lebih meningkatkan monitoring, pengawasan, dan pengendalian atas paket paket pekerjaan pada setiap OPD.

Advertisement

"Kami juga memberikan catatan terkait adanya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan revitalisasi pasar mebel di Kelurahan/Kecamatan Jebres. Terkait hal tersebut Banggar merekomendasikan kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan beban biaya menjadi kewajiban pihak ketiga," tuturnya.

Banggar juga menyoroti soal kelebihan pembayaran atas 72 pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi pada 32 OPD sebesar Rp 71,52 juta. Pihaknya merekomendasikan Pemkot agar lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas paket paket pekerjaan pada setiap OPD.

Terakhir, Banggar memberikan catatan terkait penatausahaan aset tetap tanah yang belum memadai. Terkait hal tersebut, Pemkot diminta segera melakukan inventarisasi aset tanah yang belum bersertifikat dan berkoordinasi dengan BPN untuk proses pengurusan sertifikat tanah.

Sementara itu, DPRD mendorong Pemkot menuntaskan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada DPRD. Dalam rapat paripurna tersebut Legislator Karangasem dari Fraksi PDI-P, Suharsono memberikan tambahan terkait rekomendasi Banggar DPRD terhadap P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

"Melengkapi rekomendasi, ada satu rekomendasi kaitannya dengan kelebihan bayar oleh beberapa OPD yang dinyatakan salah oleh BPK. Kami merekomendasikan dalam pembahasan di Badan Anggaran, mencabut Perwali tentang SHS Tahun 2023. Karena kalau itu tidak dicabut akan tetap berlaku, utamanya tentang perjalanan dinas. Itu tolong dimasukan dan diralat, termasuk penyesuaian Peraturan Wali Kota Tahun 2024, supaya disesuaikan sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023," ungkapnya. (atn/nik)

Advertisement

Artikel Terkait

Lama Tak Punya Kursi, Demokrat Solo Mulai Susun Langkah Comeback di Pemilu 2029

Lama Tak Punya Kursi, Demokrat Solo Mulai Susun Langkah Comeback di Pemilu 2029

Demokrat Solo menyiapkan konsolidasi kader, penguatan struktur, dan program aksi masyarakat untuk mengembalikan eksistensi partai serta membidik kursi DPRD pada Pemilu 2029.

Tunggakan Stadion Manahan Capai Rp 3,21 Miliar, Persis Solo Janji Bisa Lunas Bulan Depan

Tunggakan Stadion Manahan Capai Rp 3,21 Miliar, Persis Solo Janji Bisa Lunas Bulan Depan

Persis Solo optimistis tunggakan sewa Stadion Manahan Rp 3,21 miliar bisa lunas November 2026. Ginda Ferachtriawan juga menjelaskan alasan direksi absen dalam RDP DPRD Solo.

Gebrak Meja di Rapat Persis Solo, DPRD Ultimatum Manajemen untuk Bayar Tunggakan: Angkanya Cukup Fantastik

Gebrak Meja di Rapat Persis Solo, DPRD Ultimatum Manajemen untuk Bayar Tunggakan: Angkanya Cukup Fantastik

Komisi IV DPRD Solo memberi Persis tenggat hingga akhir Desember 2026 untuk melunasi tunggakan sewa Stadion Manahan Rp 3,21 miliar. Jika gagal, pemanfaatan stadion terancam dievaluasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer