
RADARSOLO.COM — Pemerintah terus memperkuat sistem penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, melalui pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Salah satunya mendorong sertifikasi hasil perikanan kepada pelaku usaha. Di Solo Raya banyak pelaku usaha di sektor tersebut, terutama yang bergerak di pengolahan ikan.
Proses sertifikasi dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP). Tujuannya yakni mewujudkan ekosistem hasil perikanan yang sesuai standar nasional dan global.
“Prinsipnya, sertifikasi itu didasarkan atas standar-standar yang sudah disusun bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga melibatkan pelaku usaha, industri, akademisi, dan pihak-pihak yang terkait. Diharapkan proses produksi yang dilakukan, mengacu cara-cara yang baik dan sesuai standar,” kata Katimja Dalwas Pakan dan Obat Ikan BPPMHKP KKP Hendro Aribowo.
Hendro mengatakan, proses sertifikasi ini mencakup berbagai sektor. Mulai dari perikanan tangkap, budi daya ikan, hingga distribusi dan pengolahan. Sebelumnya, sertifikasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan. Namun per 10 Oktober, diambil alih BPPMHKP.
“Memang sertifikasi ini baru diterapkan di BPPMHKP. Meski begitu, kami sedang merumuskan jumlah sertifikasi yang ingin dicapai,” urainya.
Jenis sertifikasi meliputi cara budi daya ikan yang baik, pembenihan ikan yang baik, dan pembuatan pakan ikan yang baik. Selain itu, juga cara pembuatan obat ikan yang baik, distribusi obat ikan yang baik, penanganan ikan yang baik, kesehatan (HC), serta hazard analysis and control control point (HACCP).
“Tapi, sementara ini kami sudah menetapkan beberapa target. Seperti 1.000 sertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Kemudian sertifikasi budi daya ikan yang baik itu jumlahnya juga banyak. Saat ini kami sedang berproses, dengan akselerasi atau percepatan terkait layanan,” ujarnya. (ul/fer)



