Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Problem Yang Tengah Dipecahkan Pemkot Solo Terkait BST dan Feeder

Silvester Kurniawan
TUNGGU NASIB: Salah satu armada Feeder melintas Jalan Kebangkitan Nasional, belum lama ini.
TUNGGU NASIB: Salah satu armada Feeder melintas Jalan Kebangkitan Nasional, belum lama ini.

RADARSOLO.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), selaku pemilik program Buy the Service.


Advertisement

Harapannya, Kota Solo tetap mendapat pendanaan dari program ini. Terutama untuk operasional BST-Feeder hingga akhir 2025 mendatang.

Sekadar informasi, biaya operasional untuk BST-Feeder di 2025 akan dipangkas oleh Kemenhub. Nantinya, hanya BST koridor 1 dan 5 yang akan disokong APBN 2025.

Menyikapi hal tersebut, Pemkot Solo berupaya meminta tambahan anggaran, agar seluruh koridor yang ada bisa beroperasi. Sekalipun menyesuaikan jam operasionalnya.

Advertisement

“Kan Desember belum berakhir. Jadi akan kami maksimalkan untuk itu (meminta tambahan anggaran dari pusat, Red),” kata Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Dari data yang ada, masing-masing ada enam koridor BST dan Feeder di Kota Bengawan dengan disokong 97 armada.

Jumlah traffic penumpang BST-Feeder mencapai 16.000 orang per hari, dengan tarif merakyat. Hanya Rp 2.000 per orang untuk pelajar, lansia, dan disabilitas. Serta Rp 3.700 per orang untuk penumpang umum.

Advertisement

Pada 2023 lalu, data perpindahan pengguna moda transportasi dari kendaraan pribadi ke BST-Feeder menunjukkan angka menggembirakan. Yakni 73,81 persen untuk pengguna roda dua dan 20,37 persen untuk roda empat.

Andaikan sejumlah koridor dipangkas karena berkurangnya anggaran Buy the Service, jelas merugikan para penggunanya.

“Yang rugi masyarakat. Kami upayakan agar ada tambahan dana lagi dari pusat,” imbuh Teguh.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono mengaku belum ada informasi lanjutan terkait penambahan anggaran yang diupayakan pemkot.

Saat ini pemkot hanya bisa menunggu dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Disinggung terkait koordinasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Budi malah melempar senyuman. “Belum. Intinya kami upayakan untuk komunikasi ke pemerintah pusat,” hematnya. (ves/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 mendapat dukungan Pemkot Solo. Kebijakan tersebut dinilai bisa meringankan beban APBD.

Pemkot Solo Harus Tambah Anggaran Rp 10 Miliar untuk BST-Feeder pada 2027, Ini Sumber Dananya

Pemkot Solo Harus Tambah Anggaran Rp 10 Miliar untuk BST-Feeder pada 2027, Ini Sumber Dananya

Pemkot Solo harus menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk memastikan operasional Batik Solo Trans (BST) dan layanan feeder tetap berjalan optimal pada 2027.

Hadir di KKT II Pemkot Solo Paparkan Strategi Bangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan

Hadir di KKT II Pemkot Solo Paparkan Strategi Bangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan

Pemkot Solo terus memperkuat ekosistem toleransi melalui regulasi, kelembagaan, hingga akulturasi budaya. Strategi tersebut dipaparkan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer