Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Program Makan Gratis di Solo Perlu Kejelasan, DPRD Soroti Efisiensi

Antonius Christian
Penulis: Antonius Christian❯
Siswa SDN 2 Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Klaten menikmati makan bergizi gratis. (Angga Purenda/Radar Solo)
Siswa SDN 2 Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Klaten menikmati makan bergizi gratis. (Angga Purenda/Radar Solo)

RADARSOLO.COM-Rencana peluncuran program makan siang gratis untuk siswa di Kota Solo mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Solo.


Advertisement

Ketua Komisi IV DPRD Solo Sugeng Riyanto menegaskan pentingnya melibatkan pelaku usaha kecil dan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Sugeng mengungkapkan, hingga saat ini belum ada panduan teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut.

“Dalam rapat terakhir, Sekda menyampaikan belum ada panduan teknis dari pusat. Tapi kami mendorong agar pelaku usaha kecil lokal dapat dilibatkan dalam menyuplai katering untuk makan gratis ini,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

Advertisement

Menurut Sugeng, melibatkan UMKM dalam program ini akan membawa dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat.

“Kalau satu sekolah ditangani oleh lima pengusaha kecil di sekitar lokasi, masyarakat akan lebih diberdayakan. Ini juga mencegah monopoli usaha katering tertentu,” tegas Sugeng.

Terkait anggaran, Sugeng menyebutkan, pembagian sumber dana antara APBN dan APBD masih menunggu kejelasan.

Advertisement

“Kami menunggu pembagian porsi anggaran. Dalam rapat APBD kemarin, hal ini belum dibahas karena panduannya belum ada. Untuk sementara, bisa diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.

Namun, dengan alokasi Rp 15 miliar per tahun untuk BTT, dana tersebut dinilai tidak cukup jika sepenuhnya dialokasikan untuk program ini.

“Mungkin bisa ditambah melalui APBD Perubahan,” tambahnya.

Sugeng juga menyebutkan adanya rencana menyesuaikan nominal biaya makan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak.

“Nominal Rp 10 ribu masih cukup layak di Solo untuk menyediakan makanan bergizi, asalkan penggunaannya tepat sasaran," kata Sugeng.

"Jangan sampai dana tersebut terpotong untuk keuntungan penyedia katering, transportasi, atau biaya lainnya,” imbuhnya.

 

Sugeng menekankan pentingnya memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan siswa.

“Yang kami harap, dana Rp 10 ribu per porsi ini benar-benar dialokasikan untuk makanan berkualitas bagi anak-anak, tanpa ada potongan,” imbuhnya. (atn/wa)

Advertisement
Editor : Tri Wahyu Cahyono
Sumber : Radar Solo

Artikel Terkait

Dua Pemilu Tanpa Kursi di DPRD Solo, SBY Turun Tangan Hadapi Pemilu 2029

Dua Pemilu Tanpa Kursi di DPRD Solo, SBY Turun Tangan Hadapi Pemilu 2029

Dua kali pemilu tanpa kursi DPRD, Demokrat Solo mulai membenahi struktur di 54 kelurahan. DPC menargetkan konsolidasi rampung akhir 2026 untuk menghadapi Pemilu 2029.

Sisa Waktu Dua Bulan Jelang Tutup Tahun, DPRD Solo Desak OPD Tancap Gas Serap APBD Perubahan 2026

Sisa Waktu Dua Bulan Jelang Tutup Tahun, DPRD Solo Desak OPD Tancap Gas Serap APBD Perubahan 2026

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan hingga tutup tahun anggaran, perangkat daerah diminta bergerak lebih cepat agar realisasi anggaran dan capaian program tidak tertinggal.

Tahir Solo Museum Bisa Bebani Perumda Pedaringan, DPRD Solo Ungkap Penyebabnya

Tahir Solo Museum Bisa Bebani Perumda Pedaringan, DPRD Solo Ungkap Penyebabnya

Dalam nota kesepahaman (MoU), nilai hibah disebut mencapai sekitar Rp500 miliar. Apabila bangunan tersebut disusutkan selama 20 tahun, beban penyusutan yang muncul diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar setiap tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer