Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Solo Segera Bahas Inpres Pemangkasan Perdin

Antonius Christian
Penulis: Antonius Christian❯
Ilustrasi rapart paripurna di gedung DPRD Kota Solo belum lama ini.
Ilustrasi rapart paripurna di gedung DPRD Kota Solo belum lama ini.

RADARSOLO.COM – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) sebesar 50 persen dari tingkat pusat hingga daerah mendapat respons serius dari DPRD Kota Solo.


Advertisement

Dalam waktu dekat, DPRD bersama jajaran terkait akan segera membahas hal ini dalam rapat pimpinan.

Sekretaris DPRD Kota Solo Kinkin Sultanul Hakim mengatakan, sampai saat ini DPRD Solo masih menunggu lebih lanjut soal inpres tersebut.

“Kebijakan ini perlu kami bahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD. Kami masih menunggu arahan terkait kapan Inpres ini diberlakukan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Apakah pemangkasan ini juga mencakup Perjadin pembahasan Raperda atau hanya untuk hal tertentu,” terang Kinkin, Senin (27/1/2025).

Advertisement

Menurut Kinkin, informasi sementara menyebutkan bahwa kebijakan pemangkasan perjalanan dinas ini akan mulai berlaku setelah kepala daerah yang baru resmi dilantik.

“Setelah pelantikan, aturan ini langsung berjalan. Namun, kami masih menunggu informasi terbaru untuk memastikannya,” tambahnya.

DPRD Solo akan segera menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait, seperti sekretaris daerah (sekda), badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta lembaga lain untuk menyusun langkah teknis implementasi kebijakan ini.

Advertisement

Saat ini, perjalanan dinas anggota DPRD yang wajib dilakukan adalah saat pembahasan raperda.

Biasanya, setiap raperda membutuhkan dua jenis Perjadin, yakni konsultasi ke pemerintah pusat dan studi banding ke daerah lain yang memiliki perda serupa.

“Dengan adanya pemangkasan ini, kemungkinan setiap raperda hanya akan dilakukan satu kali perjalanan dinas. Dampaknya perlu dievaluasi, apakah akan memengaruhi efektivitas pembahasan perda,” papar Kinkin.

Selain itu, perjalanan dinas untuk alat kelengkapan dewan (alkap) juga akan terdampak.

Kinkin menegaskan bahwa keputusan final mengenai pemangkasan anggaran ini akan bergantung pada hasil rapat antara pimpinan DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Setiap sektor akan terdampak, dan ini perlu penyesuaian agar tetap sejalan dengan aturan baru tanpa mengganggu kinerja DPRD,” tuturnya. (atn/bun)

Advertisement

Artikel Terkait

PKL Piere Tendean Tak Jadi Terusir, Pemkot Beri Kelonggaran Berjualan

PKL Piere Tendean Tak Jadi Terusir, Pemkot Beri Kelonggaran Berjualan

PKL Piere Tendean Solo mendapat kelonggaran berjualan setelah audiensi dengan DPRD. Pedagang pagi diperbolehkan berjualan pukul 04.00–09.00 dengan trotoar tetap steril setelahnya.

Diperiksa Polda Bali, Ini Penjelasan Anggota DPRD Kota Solo

Diperiksa Polda Bali, Ini Penjelasan Anggota DPRD Kota Solo

Kevin Candra Sadewa membantah terlibat dugaan penadahan HP. Anggota DPRD Solo itu dipanggil Polda Bali sebagai saksi terkait transaksi di tokonya.

Anggota DPRD Solo Diperiksa Polda Bali, Badan Kehormatan Buka Suara

Anggota DPRD Solo Diperiksa Polda Bali, Badan Kehormatan Buka Suara

Anggota DPRD Solo Kevin Candra Sadewa dipanggil Polda Bali sebagai saksi. BK DPRD Solo menegaskan tak akan menghalangi proses pemeriksaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer