
RADARSOLO.COM – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) sebesar 50 persen dari tingkat pusat hingga daerah mendapat respons serius dari DPRD Kota Solo.
Dalam waktu dekat, DPRD bersama jajaran terkait akan segera membahas hal ini dalam rapat pimpinan.
Sekretaris DPRD Kota Solo Kinkin Sultanul Hakim mengatakan, sampai saat ini DPRD Solo masih menunggu lebih lanjut soal inpres tersebut.
“Kebijakan ini perlu kami bahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD. Kami masih menunggu arahan terkait kapan Inpres ini diberlakukan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Apakah pemangkasan ini juga mencakup Perjadin pembahasan Raperda atau hanya untuk hal tertentu,” terang Kinkin, Senin (27/1/2025).
Menurut Kinkin, informasi sementara menyebutkan bahwa kebijakan pemangkasan perjalanan dinas ini akan mulai berlaku setelah kepala daerah yang baru resmi dilantik.
“Setelah pelantikan, aturan ini langsung berjalan. Namun, kami masih menunggu informasi terbaru untuk memastikannya,” tambahnya.
DPRD Solo akan segera menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait, seperti sekretaris daerah (sekda), badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta lembaga lain untuk menyusun langkah teknis implementasi kebijakan ini.
Saat ini, perjalanan dinas anggota DPRD yang wajib dilakukan adalah saat pembahasan raperda.
Biasanya, setiap raperda membutuhkan dua jenis Perjadin, yakni konsultasi ke pemerintah pusat dan studi banding ke daerah lain yang memiliki perda serupa.
“Dengan adanya pemangkasan ini, kemungkinan setiap raperda hanya akan dilakukan satu kali perjalanan dinas. Dampaknya perlu dievaluasi, apakah akan memengaruhi efektivitas pembahasan perda,” papar Kinkin.
Selain itu, perjalanan dinas untuk alat kelengkapan dewan (alkap) juga akan terdampak.
Kinkin menegaskan bahwa keputusan final mengenai pemangkasan anggaran ini akan bergantung pada hasil rapat antara pimpinan DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Setiap sektor akan terdampak, dan ini perlu penyesuaian agar tetap sejalan dengan aturan baru tanpa mengganggu kinerja DPRD,” tuturnya. (atn/bun)




