
RADARSOLO.COM- Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadingrat mengirimkan surat Nomor: 003/LDA-KSH/IV/2025 perihal hak jawab atas pemberitaan Radar Solo.
Adapun isi lengkap hak jawab tersebut sebagai berikut:
Sehubungan dengan pemberitaan Radar Solo yang dimuat melalui:
• Judul: "LDA Soroti Penyebutan Gelar Permaisuri, Putra Mahkota, dan Pengageng Sasono Wilopo: Disebut Tidak Sah" Tanggal: 8 April 2025
Link: https://radarsolo.jawapos.com/solo/845855180/lda-soroti-penyebutan-gelar-permaisuri-putra-mahkota-dan-pengageng-sasono-wilopo-disebut-tidak-sah
• Judul: "Selain Surakarta, Ada 6 Wilayah Lain di Indonesia yang Diusulkan Jadi Daerah Istimewa" Tanggal: 25 April 2025
Link: https://radarsolo.jawapos.com/nasional/845927313/selainsurakarta-ada6-wilayah-lain-di-indonesia-yang-diusulkan-jadi-daerah-istimewa
• Judul: "Wacana Daerah Istimewa Surakarta Kembali Panas, Pemkot Wait and See, Keraton Mendesak Realisasi" Tanggal: 25 April 2025
Link: https://radarsolo.jawapos.com/solo/845927742/wacana-daerah-istimewa- surakarta-kembali-panas-pemkot-wait-and-see-keraton-mendesak-realisasi
Dengan ini kami menyampaikan keberatan dan menggunakan hak jawab kami
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan alasan
sebagai berikut:
1. Dalam pemberitaan tersebut, Radar Solo tetap menyebut dan mengutip
pernyataan dari pihak Dany Nur Adiningrat sebagai "Pengageng Sasana Wilapa"
Keraton Surakarta Hadiningrat, padahal:
• Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1950/Pdt/2020 dan Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 1006 PK/Pdt/2022, yang telah inkrah dan dilaksanakan
eksekusinya pada 8 Agustus 2024 oleh Pengadilan Negeri Surakarta,
membatalkan semua keputusan internal Keraton Surakarta yang tidak sesuai
hukum, termasuk pengangkatan KPAH Dany Nur Adiningrat.
• Berdasarkan Surat Keputusan Karaton Surakarta Hadiningrat Nomor
70/D.13/SW.10/2004, Pengageng Sasana Wilapa yang sah adalah Dra. GRAy.
Koes Murtiyah Wandansari, M.Pd.
2. Radar Solo telah melanggar prinsip verifikasi dan akurasi dalam pemberitaan
karena tetap menggunakan narasumber yang tidak memiliki legalitas hukum untuk
mewakili institusi Karaton Surakarta Hadiningrat.
3. Radar Solo telah mengabaikan fakta hukum yang sah dan memuat informasi yang
menyesatkan publik, sehingga berpotensi merugikan kehormatan dan legitimasi
Karaton Surakarta Hadiningrat.
4. Radar Solo juga tidak melakukan klarifikasi atau konfrontasi yang proporsional
dengan pihak yang sah menurut hukum, yaitu Pengageng Sasana Wilapa Dra.
GRAy. Koes Murtiyah Wandansari, M.Pd, sebelum memuat berita.
5. Kami menegaskan kembali bahwa segala tindakan maupun penyebutan jabatan di
dalam Karaton Surakarta Hadiningrat harus berlandaskan pada keputusan hukum
yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap.
Dengan ini kami menuntut:
• Radar Solo melakukan ralat dan permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruan pemberitaan tersebut.
• Radar Solo menyebutkan dengan benar dalam setiap pemberitaan berikutnya, bahwa Pengageng Sasana Wilapa yang sah di Karaton Surakarta Hadiningrat adalah Dra. GRAy. Koes Murtiyah Wandansari, M.Pd.
• Radar Solo wajib mematuhi dan menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Demikian hak jawab ini kami sampaikan agar dapat dimuat dengan proporsional
sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pengageng,
Sasana Wilapa dan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat
Dra. GRAy. Koes Murtiyah Wandansari, M.Pd.




