
RADARSOLO.COM – Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kontroversi. Rencana pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) dianggap terlalu gegabah, sehingga implementasinya kurang maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ekonomi dan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Mulyanto angkat bicara. Menurutnya, gagasan tersebut bermula dari program Asta Cita Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Menurut Mulyanto, gagasan ini memiliki tujuan yang mulia sejatinya, namun pada implementasinya dari sektor desa banyak yang belum siap. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap desa harus membuat koperasi desa/Koperasi Merah Putih Di dalamnya meliputi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik dan potensi desa.
"Program ini idealnya dilangsungkan dari bawah dengan memetakan potensi desa masing-masing, baru kemudian yang diharapkan 13 kementerian ini saling kolaborasi untuk mengelola dan merancang dalam bentuk koperasi," jelasnya pada (17/10).
Dia khawatir anggaran sebesar Rp 400 triliun yang telah disiapkan pemerintah sebagai modal pembentukan koperasi ini tidak berjalan sesuai aturan. Menurutnya, harus ada kajian yang matang terlebih dahulu dari setiap desa dan potensi yang dimiliki.
"Pembuatan koperasi ini juga harus dipikirkan litigasi risiko dan kegagalannya. Kalau desa menjadi sumber bahan baku bisa menghidupkan industri sekitarnya, sehingga koperasi ini bisa menjadi penyediaan industri dari hulu-hilir," ungkapnya.
Menurutnya integrasi, sinergitas, dan kolaborasi antar kementrian harus diperhatikan. Melihat koperasi bukanlah kumpulan uang atau modal, melainkan sumber daya manusia yang mengelola potensi yang ada.
Dia juga menekankan hal ini seharusnya menjadi keinginan bersama. Yakni untuk menggali potensi desa hingga bisa melakukan produksi agar tercipta ketahanan pangan, ketahanan energi, dan peningkatan perekonomian masyarakat.
"Kalau di desa itu potensi menanamnya padi, maka binalah petani hingga menghasilkan beras dengan kualitas yang baik. Sehingga ketahanan pangan lokal tercukupi tanpa harus mencari keluar daerah," tegas Mulyanto.
Dia menambahkan, program koperasi ini seharusnya menjadi keinginan masyarakat untuk maju bersama, bukan hanya program yang penting ada sebagai keharusan pimpinan. "Kesadaran masyarakat harus dibangun terlebih dahulu, baru kemudian pengelolaannya dalam bentuk koperasi," pungkasnya. (alf/nik)




