Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Jateng Godok Raperda Pariwisata, Target Rampung Akhir 2025!

Silvester Kurniawan
Disporapar Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jateng menggelar uji publik Raperda Pengelolaan Pariwisata di Hotel Solia Zigna, Kamis (23/10).
Disporapar Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jateng menggelar uji publik Raperda Pengelolaan Pariwisata di Hotel Solia Zigna, Kamis (23/10).

RADARSOLO.COM – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jateng menggelar uji publik Raperda Pengelolaan Pariwisata di Hotel Solia Zigna, Kamis (23/10).


Advertisement

Agenda tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov dan DPRD Jawa Tengah untuk menyiapkan regulasi baru yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Tengah pada 2026 mendatang.

Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, rancangan perda ini merupakan penyempurnaan dari sejumlah regulasi sebelumnya seperti Perda Pramuwisata (2009) dan Perda Desa Wisata (2019) agar lebih relevan dengan kondisi terkini.

“Perda ini nanti akan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan, mulai dari tata kelola, usaha kepariwisataan, bahkan SDM yang ada di dalamnya,” ujar Masrofi.

Advertisement

Dia menambahkan, draf raperda kini tengah dalam tahap finalisasi sebelum diajukan ke Kemenkumham, Kemenparekraf, dan Kemendagri untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan.

Targetnya, Raperda Pengelolaan Pariwisata rampung pada akhir 2025 sehingga bisa mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

“Kunjungan wisatawan domestik itu hampir 70 juta orang per tahun. Dengan perda baru ini harapannya bisa meningkatkan daya tarik wisata di Jawa Tengah sehingga semakin menarik banyak wisatawan,” paparnya.

Advertisement

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Sholeha Kurniawati, menyampaikan bahwa raperda ini merupakan inisiatif DPRD dan telah dikoordinasikan dengan biro hukum serta Disporapar Jateng.

“Kita kan sudah punya perda soal Desa Wisata dan sebagainya, tetapi soal pariwisata secara menyeluruh memang belum ada. Makanya raperda ini kita usulkan untuk segera dibahas dan disahkan jadi produk hukum yang sah,” jelas Sholeha.

Dia berharap, setelah perda baru ini disahkan, pemerintah kabupaten dan kota dapat menyesuaikan dengan aturan serupa, sehingga kebijakan dan arah pengelolaan pariwisata di seluruh Jawa Tengah menjadi lebih terintegrasi dan seragam. (ves/nik)

Advertisement
Editor : Niko Auglandy

Artikel Terkait

Dulu Ramai, Kini Minat Masyarakat Menurun? DPRD Solo Minta Pemkot Bongkar Ulang Konsep Event Tahunan

Dulu Ramai, Kini Minat Masyarakat Menurun? DPRD Solo Minta Pemkot Bongkar Ulang Konsep Event Tahunan

DPRD Solo meminta Pemkot mengevaluasi event rutin tahunan di tengah efisiensi anggaran. Selain menarik minat masyarakat, setiap kegiatan diharapkan berdampak nyata terhadap perputaran ekonomi.

Lama Tak Punya Kursi, Demokrat Solo Mulai Susun Langkah Comeback di Pemilu 2029

Lama Tak Punya Kursi, Demokrat Solo Mulai Susun Langkah Comeback di Pemilu 2029

Demokrat Solo menyiapkan konsolidasi kader, penguatan struktur, dan program aksi masyarakat untuk mengembalikan eksistensi partai serta membidik kursi DPRD pada Pemilu 2029.

Tunggakan Stadion Manahan Capai Rp 3,21 Miliar, Persis Solo Janji Bisa Lunas Bulan Depan

Tunggakan Stadion Manahan Capai Rp 3,21 Miliar, Persis Solo Janji Bisa Lunas Bulan Depan

Persis Solo optimistis tunggakan sewa Stadion Manahan Rp 3,21 miliar bisa lunas November 2026. Ginda Ferachtriawan juga menjelaskan alasan direksi absen dalam RDP DPRD Solo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer