Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Kota  Respati Warning OPD, Geram SLHS Tak Kunjung Terbit

Silvester Kurniawan
Walikota Solo Respati Ardi ditemui di kompleks DPRD Solo, Rabu (10/9/2025).
Walikota Solo Respati Ardi ditemui di kompleks DPRD Solo, Rabu (10/9/2025).

RADARSOLO.COM – Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto menyayangkan lambannya proses sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Respati sampai geram mendapat laporan dari SPPG bahwa SLHS yang mereka urus tak kunjung keluar meski sudah dinyatakan layak.


Advertisement

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi Satgas MBG Kota Solo di Balaikota Surakarta, Rabu (5/11) lalu.

Wali kota pun langsung meminta Dinas Kesehatan dan DPMPTSP untuk memberi penjelasan. Sayangnya, OPD terkait justru saling lempar. Di waktu bersamaan wali kota meminta agar dinas terkait segera memproses agar SPPG terkait bisa segera beroperasi.

”Ini introspeksi dari DPMPTSP dan Dinkes (Dinas Kesehatan) uncal-uncalan ra genah (saling lempar tidak jelas). Ini jadi catatan lagi, lagi, dan lagi. Saya tunggu sampai hari Selasa, administrasi kita membereskan semuanya dan DPMPTSP kita minta jemput bola,” kata dia.

Advertisement

Dari data yang ada, sampai saat ini sudah ada 10 SLHS yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Solo dari banyak SPPG yang sudah mengajukan.

Meski demikian, Respati menegaskan, lamanya proses penerbitan SLHS itu tidak selalu karena administrasi yang lama. Ada sejumlah kasus seperti kendala di SPPG setempat.

”Kami kan prinsipnya kehati-hatian. Saya cek tadi ada yang memang belum siap seperti ada bakteri, sehingga SLHS tidak dikeluarkan walaupun mereka menyatakan akan ambil air dari tempat lain. Ini yang kami tidak bisa. Harga mati, kalau sudah benar-benar di situ ada bakteri kita tidak bisa keluarkan SLHS,” tegasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan itu Pemkot Solo kembali menegaskan prioritas utama dalam mengawal program MBG adalah prinsip kehati-hatian. Karena itu pihaknya akan cukup tegas dalam penerapan standar keamanan pangan.

Hal berbeda jika semua syarat sudah baik namun SLHS belum keluar karena kesalahan dinas. Ini akan menjadi catatan keras untuk jajarannya.

”Kalau yang sudah rekomendasi tapi sampai belum keluar dan ada eror, itu yang akan kita tindak tegas,” tegas Respati.

Salah satu peserta rakor dari SPPG Danukusuman 2, Rizqon menyampaikan keluhannya terkait SPPG yang belum keluar meski rekomendasi dan semua persyaratan sudah dinyatakan baik. Pihaknya berharap SLHS segera keluar agar dapur mereka segera beroperasi.

”Masih menunggu sudah diajukan dan dicek dari tanggal 14 bulan lalu. Semoga hari ini  keluar,” tandasnya. (ves/adi)

Advertisement
Editor : Niko Auglandy

Artikel Terkait

Gus Yasin Minta Program Pemerintah Berdayakan Usaha Lokal, Dorong SPPG Serap Telur-Ayam dari Peternak Daerah

Gus Yasin Minta Program Pemerintah Berdayakan Usaha Lokal, Dorong SPPG Serap Telur-Ayam dari Peternak Daerah

Pemprov Jateng menginginkan kebutuhan rutin tersebut dipasok langsung oleh peternak dari kabupaten/kota setempat, sehingga anggaran program yang berjalan turut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Satgas MBG Sragen Periksa Dokumen 122 SPPG, Kategori Merah Bakal Kena Sanksi Ini

Satgas MBG Sragen Periksa Dokumen 122 SPPG, Kategori Merah Bakal Kena Sanksi Ini

Satgas MBG Sragen bersiap memeriksa 122 SPPG se Kabupaten Sragen. Hal itu menindaklanjuti instruksi BGN.

Buntut Keracunan Massal di PAUD Boyolali: Kuasa Hukum Adukan Pengelola MBG ke Presiden

Buntut Keracunan Massal di PAUD Boyolali: Kuasa Hukum Adukan Pengelola MBG ke Presiden

PAUD Kid Fun Education menyayangkan sikap pengelola MBG yang dinilai lambat merespons keluhan kebersihan yang pernah dilaporkan sebelum insiden ini terjadi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer