RADADSOLO.COM – Upaya percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bengawan kembali mengemuka dalam agenda Reses Masa Sidang Pertama 2025–2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo dari Fraksi PKS, Sugeng Riyanto, menjadikan persoalan tersebut sebagai fokus utama saat menggelar reses di Kelurahan Jebres dan Pucangsawit.
Sugeng mengungkapkan bahwa warga menilai pelaksanaan MBG di Kota Bengawan masih berjalan lambat.
Hingga kini, cakupan layanan baru menyentuh sekitar 30 persen anak usia sekolah. Warga berharap program nasional tersebut dapat segera dirasakan secara lebih luas oleh anak-anak di Solo.
Menurut pengamatannya, hambatan terbesar terletak pada keterbatasan dapur produksi. Untuk mencapai cakupan ideal, Kota Solo membutuhkan setidaknya 64 dapur MBG. Namun jumlah dapur eksisting masih jauh dari kebutuhan.
“Banyak mitra pelaksana kesulitan mencari lokasi yang representatif dan terjangkau. Harga sewa lahan di Solo cukup tinggi, apalagi jika membutuhkan gedung yang siap pakai. Ini menyebabkan persiapan dapur berjalan lambat,” terang Sugeng.
Merespons aspirasi tersebut, Sugeng langsung membawa isu itu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD 2026.
Berdasarkan telaahnya, langkah cepat yang bisa ditempuh Pemkot adalah memanfaatkan aset-aset daerah yang saat ini tidak digunakan.
“Salah satunya sekolah-sekolah yang kosong akibat kebijakan regrouping beberapa tahun lalu. Selain itu, aset Pemkot lain yang belum memiliki rencana pemanfaatan juga dapat dijadikan opsi,” jelasnya.
Aset-aset tersebut, lanjut Sugeng, bisa dikerjasamakan melalui skema sewa untuk keperluan dapur MBG.
Model ini dinilai lebih efisien dan dapat mempercepat pengadaan lokasi tanpa menunggu pembangunan baru atau bergantung pada sewa lahan komersial yang mahal.
“Keuntungannya berlapis. Kebutuhan dapur bisa segera terpenuhi, anak-anak cepat terlayani, dan Pemkot mendapatkan pemasukan dari pola sewa yang sekaligus memperkuat PAD,” ujarnya.
Sugeng juga menilai langkah tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan aset daerah.
Aset yang selama ini tidak termanfaatkan dapat kembali dioptimalkan untuk kepentingan publik sekaligus mendukung program strategis nasional.
Dia mendorong Pemkot segera melakukan inventarisasi aset yang potensial dimanfaatkan untuk dapur MBG, termasuk memastikan proses administrasi dan legalitasnya tidak rumit.
Sugeng menegaskan bahwa percepatan penyediaan dapur adalah kunci keberhasilan implementasi MBG di Kota Surakarta.
“Harapannya, dengan langkah konkret ini, cakupan layanan dapat meningkat signifikan dalam waktu dekat. Anak-anak kita harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (atn/nik)
