RADARSOLO.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Solo Suharsono melontarkan kritik pedas terhadap manajemen internal di lembaganya sendiri. Ia menuding tata kelola aset dan kegiatan di Sekretariat DPRD (Sekwan) Solo saat ini tidak efisien, memboroskan anggaran, hingga berpotensi memicu dugaan kolusi dalam kerja sama pihak ketiga.
Sorotan utama tertuju pada tumpukan kendaraan dinas yang dinilai berlebihan. Saat ini, DPRD tercatat menguasai empat unit Toyota Avanza dan empat unit Toyota Hiace--masing-masing kombinasi unit lama dan baru. Ironisnya, permohonan agar mobil lama ditarik oleh BPKAD guna menekan biaya perawatan justru diabaikan.
“Jumlah kendaraan operasional ini sudah berlebihan dan tidak efisien. Kami sudah minta mobil lama dikembalikan karena boros biaya pemeliharaan, tapi sampai sekarang belum ditarik. Malah ada mobil listrik yang dikirim tanpa diminta dan peruntukannya tidak jelas,” ujar Suharsono, Senin (19/1).
Suharsono juga menyoroti tiga unit mobil dinas mantan wakil ketua DPRD yang kini hanya menjadi “pajangan" atau mangkrak di kantor usai dikembalikan.
Menurutnya, kondisi aset yang ndongkrong tanpa pemanfaatan tersebut adalah bukti nyata bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Sekwan tidak matang.
Tak hanya soal fisik kendaraan, integritas pengelolaan anggaran kegiatan juga disoal. Suharsono mencium adanya ketidakwajaran dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) DPRD.
Ia membeberkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, proyek pengembangan SDM tersebut selalu "jatuh" ke tangan lembaga yang sama, yakni LPSDM Untag Semarang.
“Kerja sama yang terus-menerus dengan institusi yang sama tanpa ada evaluasi atau rotasi itu patut dipertanyakan. Mestinya berganti dengan lembaga lain. Jika pola ini terus berulang, jangan salahkan jika muncul dugaan kolusi,” tegas politikus senior tersebut.
Menutup autokritiknya, Suharsono mendesak wali kota Solo segera menerbitkan standar harga satuan (SHS) khusus untuk pemeliharaan kendaraan teknologi baru seperti mobil listrik dan hibrida. Ia menilai penggunaan SHS kendaraan konvensional untuk mobil listrik justru menciptakan celah inefisiensi anggaran.
“Kendaraan teknologi baru harus punya SHS tersendiri agar biaya pemeliharaan presisi dan tidak membebani APBD secara serampangan,” pungkasnya.
Kritik internal ini menjadi alarm bagi Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran untuk segera melakukan pembenahan administrasi dan transparansi sebelum menjadi temuan pemeriksaan auditor di kemudian hari. (atn/bun)
