WFH ASN Disorot DPRD Solo: Tanpa Pengawasan Ketat, Bisa Jadi Libur Terselubung
RADARSOLO.COM – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai menuai sorotan tajam DPRD Kota Solo. Legislatif mengingatkan, tanpa sistem pengawasan yang kuat, kebijakan ini berisiko melonggarkan disiplin birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Solo dari PKS Daryono menegaskan, pemkot tidak bisa gegabah menerapkan WFH tanpa perangkat pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. “Yang paling krusial adalah sistem penilaian kinerja. WFH tidak boleh membuat ASN lepas dari kontrol,” ujarnya.
Daryono secara terbuka mengingatkan potensi penyimpangan jika pengawasan lemah. Ia menyebut WFH berisiko disalahartikan sebagai tambahan hari libur.
“Jangan sampai WFH berubah jadi libur terselubung. ASN tetap bekerja, hanya lokasinya berbeda,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Boyolali Kaji Opsi Wajibkan ASN Ngantor Naik Sepeda, Respons Atas Surat Edaran WFH Satu Hari
Ia juga menyoroti celah ketika WFH ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan. Kondisi ini dinilai rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti bepergian ke luar kota.
“WFH itu bukan bebas. ASN tetap harus di rumah dan bekerja. Kalau keluar kota, itu pelanggaran disiplin,” tandasnya.
Untuk menutup celah tersebut, DPRD mendorong pengawasan berlapis. Inspektorat diminta menyiapkan instrumen evaluasi yang kuat, sementara pimpinan OPD wajib aktif mengontrol kinerja pegawai.
“Pengawasan harus dari bawah sampai atas. Kepala OPD hingga wali kota harus tahu perkembangan pelaksanaannya,” jelas Daryono.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan WFH, terutama pada fase awal.
