RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota Surakarta mulai mengambil langkah tegas terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Solo. Tim gabungan lintas instansi turun langsung melakukan sidak ke sejumlah titik usaha minol dan tempat hiburan pada Kamis (21/5/2026) malam.
Dalam operasi tersebut, sejumlah pelaku usaha yang kedapatan melanggar langsung diberi peringatan hingga penyegelan barang dagangan yang tidak sesuai izin usaha.
Tim gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, kepolisian, Denpom, Dinas Perdagangan, DPMPTSP, DPUPR, hingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sidak dilakukan di beberapa kawasan seperti Laweyan, Nusukan, sekitar Terminal Tirtonadi, kawasan Sumber, dan sejumlah lokasi usaha lainnya di Kota Solo.
Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didik Anggono, menjelaskan petugas sempat menemukan pengunjung yang mengonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C dengan kadar alkohol di atas lima persen.
Baca Juga: Ribuan Ekor Ikan Lele Banjiri SPBU Cokro Klaten, Pengisian BBM Tersendat
Namun saat dilakukan pemeriksaan, pihak pengelola usaha mengaku tidak menjual minuman tersebut dan hasil pengecekan petugas juga tidak menemukan stok miras golongan B maupun C di lokasi.
“Kata pengunjung tersebut whisky itu diperoleh dari Ruang Bahagia. Namun pengelola tidak mengakuinya dan setelah kami periksa memang tidak ditemukan minuman beralkohol golongan B dan C,” ujar Didik Anggono, Jumat (22/5/2026).
Meski tidak ditemukan barang bukti, petugas tetap memberikan peringatan kepada pengelola usaha agar menjalankan aktivitas sesuai izin yang dimiliki.
Sidak kemudian berlanjut ke salah satu outlet penjualan minuman beralkohol lainnya, yakni Tetra Misu. Di lokasi tersebut petugas menemukan adanya penjualan minuman beralkohol golongan B dan C, padahal izin usaha yang dimiliki hanya SPKL-A atau izin penjualan minuman golongan A dengan kadar alkohol maksimal lima persen.
Dari lokasi itu, petugas mengamankan sebanyak 34 botol minuman beralkohol golongan B dan C. Barang-barang tersebut langsung disegel agar tidak diedarkan kembali sebelum perizinan dinyatakan lengkap.
