Pembahasan APBD 2027 Molor hingga Dini Hari, DPRD Solo Desak Pemkot Benahi Data Kemiskinan
RADARSOLO.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo mengebut pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027. Pembahasan berlangsung maraton hingga Selasa (28/7) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB demi merampungkan KUA sebelum dilanjutkan ke pembahasan PPAS pada hari yang sama.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono mengatakan, molornya pembahasan bukan semata karena banyaknya materi yang dibahas, tetapi juga lantaran sejumlah dokumen acuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya diterima.
"Untuk KUA selesai sekitar jam satu dini hari. Hari ini langsung dilanjutkan pembahasan PPAS. Pembahasannya memang cukup panjang karena ada beberapa dasar hukum yang seharusnya menjadi acuan penyusunan APBD 2027, tetapi sampai sekarang belum semuanya siap," ujarnya.
Baca Juga: Pasien ICU Jantung Terganggu Knalpot Brong, Polresta Solo Amankan 18 Sepeda Motor
Menurut Daryono, salah satu dokumen yang masih ditunggu adalah pedoman umum penyusunan APBD 2027 dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, proses penyusunan RKPD di tingkat provinsi juga belum rampung sehingga tahapan penyusunan anggaran daerah harus berjalan secara paralel.
Dia mengakui kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun karena pemerintah daerah dan DPRD harus mengejar tenggat penyusunan APBD sesuai regulasi.
"Jadi akhirnya semua berjalan paralel. Ada yang masih menunggu persetujuan provinsi, baik peraturan wali kota maupun surat keputusan wali kota. Karena ada deadline, pembahasan tetap harus berjalan dengan asumsi-asumsi terbaru. Harapannya saat evaluasi dari provinsi keluar tidak banyak perubahan," jelasnya.
Selain membahas arah kebijakan fiskal, Banggar juga memberi perhatian serius terhadap akurasi data kemiskinan di Kota Solo. DPRD menilai pembaruan data dari pemerintah pusat masih menyisakan banyak persoalan yang berpotensi membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
"Kami banyak menyoroti data kemiskinan. Data dari pusat masih banyak celah yang perlu diperbaiki. Harapannya pemerintah kota bisa memiliki data yang lebih valid sehingga bantuan benar-benar diterima warga miskin yang berhak," katanya.
Daryono mencontohkan adanya warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial, tetapi justru terhapus setelah pembaruan data dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diantisipasi melalui pemutakhiran data secara berkala oleh Dinas Sosial bersama instansi terkait.
"Kasus seperti itu jangan sampai terus berulang. Data harus segera diperbaiki supaya masyarakat yang memang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial," tegasnya.
