Warga Ledoksari Tolak Digusur PT KAI: Kami Punya Bukti Tinggal Sejak 1979
RADARSOLO.COM – Rencana penataan dan pengembangan kawasan di sebelah timur Stasiun Jebres memicu keberatan warga Ledoksari, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres. Puluhan warga mendatangi Gedung Graha DPRD Kota Solo, Selasa (26/8), untuk meminta agar rencana pengosongan permukiman tidak dilakukan secara sepihak.
Warga mengaku telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun, bahkan sebagian menyebut permukiman sudah dihuni hingga tiga generasi. Mereka keberatan jika pengosongan hanya disertai kompensasi berupa uang bongkar bangunan.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama DPRD Solo. Selain warga dan kuasa hukum, PT Kereta Api Indonesia (KAI) turut hadir untuk menjelaskan posisi perusahaan terkait lahan yang berada di kawasan Stasiun Jebres.
Baca Juga: Pria Asal Klaten Meninggal di Dalam ATM, Ini Hasil Penyelidikan Polres Karanganyar
Salah seorang warga Ledoksari RT 01/RW 07, Dwi Lestari, mengatakan dirinya telah tinggal di kawasan tersebut sejak kecil. Kini usianya telah lebih dari 30 tahun. Menurutnya, sejumlah warga bahkan telah menempati lokasi itu lebih dari 45 tahun.
Warga pun membawa sejumlah dokumen untuk menunjukkan lamanya mereka bermukim. Salah satunya bukti pemasangan listrik yang disebut telah terpasang sejak 1979.
“Kami membawa beberapa bukti. Contohnya pemasangan meteran listrik yang sudah terpasang sejak 1979. Ini ada buktinya,” ujar Dwi dalam audiensi.
Selain bukti pemasangan listrik, warga mengaku selama ini tertib secara administrasi, termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, mereka menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta warga mengosongkan rumah dan menerima uang bongkar.
Baca Juga: Buntut Kericuhan Miyosaken Gamelan Sekaten, GKR Panembahan Timoer Dilaporkan ke Polresta Surakarta
“Harapan warga tidak mengarah ke kompensasi. Bagaimanapun tanah yang kami tempati itu tanah tumpah darah kami. Ada yang lahir di situ, punya anak di situ, bahkan punya cucu di situ. Sudah tiga generasi berada di sana,” tegasnya.
Warga tidak menutup kemungkinan adanya penataan kawasan apabila memang memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, mereka meminta prosesnya dilakukan melalui dialog dan tidak berujung pada penggusuran sepihak.
“Kami bersedia ditertibkan, tetapi tidak dengan penggusuran. Kami juga bayar PBB, kami tertib administrasi, bukan orang yang asal memakai tanah,” katanya.
