Tolak Konser Andrea Bocelli, Ulama dan DPRD Solo Desak Pembatalan Nasional
RADARSOLO.COM – Penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli tak berhenti di tingkat lokal. Sejumlah tokoh agama, ulama, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo, dan perwakilan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Gedung DPRD Kota Solo, Rabu (21/10). Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi asal Italia tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
Aspirasi itu diterima dua Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono dan Ardianto Kuswinarno. Dalam audiensi tersebut, para tokoh agama meminta penolakan terhadap konser tidak berhenti pada persoalan izin di satu daerah, tetapi dikawal menjadi sikap nasional demi menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono menyatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian para ulama dan elemen masyarakat yang menyuarakan isu kemanusiaan, terutama perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga: Belum Kantongi PBG, Pembangunan Gedung Tiga Lantai di Solo Disetop
“Hari ini alhamdulillah kami menerima audiensi dari teman-teman DSKS, MUI Kota Solo, serta berbagai elemen masyarakat di Kota Solo. Mereka hadir untuk menyuarakan penolakan terkait rencana pergelaran konser Andrea Bocelli yang semula direncanakan bertempat di kawasan Borobudur maupun lokasi lainnya di Indonesia,” ujar Daryono seusai audiensi.
Menurut Daryono, penolakan tersebut dilatarbelakangi informasi mengenai rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut memberikan dukungan kepada militer Israel. Sikap itu dinilai bertentangan dengan semangat kemanusiaan di tengah penderitaan warga Palestina akibat konflik berkepanjangan.
Baca Juga: Kebakaran Gunung Lawu Meluas, Ancam Jalur Pipa Air di Jenawi
Dia mengaitkan penolakan tersebut dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penentangan terhadap penjajahan di atas dunia. Daryono juga menyebut sikap tersebut sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta fatwa MUI yang, menurutnya, menolak penyelenggaraan konser tersebut.
Daryono turut menyoroti keterlibatan sejumlah instansi pemerintah dan BUMN dalam rencana konser itu. Dia menyebut Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan sempat memberikan rekomendasi, sedangkan salah satu bank plat merah disebut menjadi sponsor utama.
Menurut dia, keterlibatan lembaga negara dan perusahaan milik negara semestinya disertai pertimbangan yang cermat terhadap sikap politik luar negeri Indonesia dan isu kemanusiaan.
“Walaupun informasi terakhir menyebutkan pihak Polres Magelang telah mencabut izin perizinan konser tersebut, kami mendesak pemerintah pusat untuk mengambil sikap tegas dengan membatalkan seluruh rencana pergelaran ini secara nasional. Harus ada evaluasi dan klarifikasi terbuka dari kementerian terkait dan BUMN pendorong agar ke depan lebih peka dan konsisten terhadap sikap politik luar negeri Indonesia,” tegasnya.
Bagi Daryono, pencabutan izin di satu lokasi belum cukup untuk menjawab tuntutan penolakan. Pemerintah pusat diminta memastikan kejelasan sikap agar konser tidak sekadar berpindah tempat dan kembali direncanakan di wilayah lain.
