RADARSOLO.COM – Nilai komponen responden ahli atau expert dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merosot tajam pada 2025. Dari sebelumnya 77 pada 2024, nilainya turun menjadi 57,2. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Solo untuk memperbaiki integritas dan memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Inspektorat Kota Solo Arif Darmawan menjelaskan, SPI melibatkan sejumlah kelompok responden, mulai dari internal pemerintah, masyarakat pengguna layanan, hingga kalangan ahli. Hasil penilaian dari kelompok ahli menjadi perhatian karena nilainya jauh lebih rendah dibandingkan komponen lainnya.
“Pelayanannya masyarakat ini merasa bagus di angka 93 sekian persen. Internalnya menganggap juga sudah bagus 83 persen. Tapi untuk expert-nya ini kok malah merah,” ujar Arif dalam Talkshow Penilaian Integritas Kota Solo di Hotel Mercure Solo, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Jadi Korban Pengeroyokan Massa, Eks Kasat Reskrim Wonogiri Dimakamkan secara Kedinasan di Klaten
Inspektorat menilai hasil tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi kalangan ahli terhadap integritas dan potensi korupsi di lingkungan Pemkot Solo.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah respons terhadap survei yang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, pemahaman responden terhadap pertanyaan dalam survei juga perlu diperhatikan agar penilaian dapat memberikan gambaran yang tepat.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, hasil SPI menjadi bahan koreksi bagi pemerintah kota. Dia mengakui sosialisasi dan publikasi informasi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
“Ini menjadi koreksi bagi kami. Kita terus berbenah. Kita menyampaikan memang sosialisasi dan publikasi yang belum sampai. Dan ini menjadi catatan kami untuk terus berbenah untuk integritas,” kata Respati.
Respati menegaskan, Pemkot Solo akan membuka akses informasi kepada masyarakat, terutama terkait kebijakan dan penggunaan anggaran. Keterbukaan tersebut diharapkan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita akan sampaikan secara publik apa yang ditanyakan publik terkait transparansi anggaran, transparansi kebijakan, termasuk pihak ketiga yang akan mengerjakan. Silakan kita akses terbuka,” tegasnya.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengapresiasi langkah Inspektorat yang mengundang berbagai pihak untuk membahas hasil SPI. Menurut dia, masukan dari responden ahli penting untuk mengurai penyebab penurunan nilai sekaligus menentukan langkah perbaikan.
