RADARSOLO.COM – Pemkot Solo menginstruksikan penggunaan APBD Kota Solo 2026 fokus pada pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) di Balai Kota Solo, Rabu (28/1/2026).
Dalam kegiatan itu, Respati menegaskan perbaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik harus ditingkatkan agar warga Solo merasa aman dan nyaman, termasuk didalamnya dalam optimalisasi Rumah Siap Kerja dan UMKM Center pada tahun ini.
“Infrastruktur pelayanan, fasilitas umum, dan pelayanan publik (jadi utama, Red). Berikutnya memastikan Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus tetap berjalan baik untuk peningkatan kualitas SDM,” bebernya.
Respati juga meminta penganggaran di sektor pendidikan dan kesehatan diawasi dengan baik dan dilakukan seefektif mungkin. Termasuk peningkatan dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Di sektor pendidikan, Pemkot Solo menegaskan bahwa revitalisasi sekolah masih akan terus dilakukan termasuk peningkatan sebesar dua kali lipat untuk dana BOS dipostur APBD 2026.
“Makanya harus banyak aktivitasi sekolah negeri supaya permohonan sekolah ke sekolah negeri bisa lebih baik, dan dapat bersaing dengan sekolah swasta,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Respati juga mewanti-wanti jajaranya agar tidak salah dalam penggunaan anggaran. Ini menjadi penting karena di 2025 lalu masih banyak anggaran yang tidak digunakan secara efektif.
Pihaknya tidak mau ada kesalahan serupa di 2026 ini sehingga pemberian sanksi akan diberlakukan dengan tegas jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran untuk rakyat.
“Hasil evaluasi 2025 masih banyak kinerja yang belum optimal, jangan sampai terulang di 2026. Jadi prioritas ini saya harapkan bisa mengoptimalisasi kinerja kawan-kawan ASN, kalau masih ada kesalahan akan kita tindak tegas. Makanya saya minta setiap OPD bisa memerkuat koordinasi dan monitoring anggaran, serta evaluasi untuk mengutamakan program yang langsung berkaitan dengan masyarakat,” terangnya.
Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Solo Arif Darmawan membenarkan bahwa hasil evaluasi penganggaran 2025 ada sejumlah program yang kurang sinergi dalam postur penganggaran.
Hal ini berdampak kinerja antar OPD kurang koordinasi dalam menunjang program kerja yang saling beririsan.
Misalnya soal implementasi Posyandu Plus, program ini berkaitan dengan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (DP3P2KB), dinas kesehatan (Dinkes), dan sebagainya.
Begitu juga dengan program Rumah Siap Kerja yang implementasinya berkaitan dengan dinas ketenagakerjaan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, bahkan dinas sosial, sehingga perlu menyinergikan rencana kerja akan masing-masing OPD termasuk mekanisme penyusunan anggarannya.
“Mas Wali menyampaikan ada empat prioritas Astacita Surakarta yang diutamakan adalah Pelayanan Publik (Rumah Siap Kerja, dan UMKM Center, Red), Pendidikan, dan Kesehatan (Posyandu Plus). Hasil evaluasi 2025 memang sudah dikerjakan beberapa OPD tetapi output-nya memang belum kelihatan. Ini yang akan dioptimalisasi ke depan dengan sinkronisasi anggaran dari masing-masing OPD yang berkaitan dengan program yang dijalankan. Nah ini yang akan kita kolaborasikan dan kita awasi ke depan agar lebih berdampak,” ucapnya. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy